Hakim Skors Sidang untuk Bacakan Putusan Praperadilan Novanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Kusno, hakim tunggal pada praperadilan yang diajukan Ketua nonaktif DPR Setya Novanto terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan menskors sidang.

Hal tersebut tak berlangsung lama setelah Kusno membuka sidang yang digelar di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, Kamis (14/12/2017).

Mulanya Kusno membuka sidang untuk agenda menyerahkan kesimpulan dari pihak Novanto dan KPK.

"Hari ini acaranya adalah kesimpulan," kata Kusno.

Kuasa hukum Novanto, yang pada sidang Rabu (13/12/2017), menyatakan akan mengajukan kesimpulan ternyata batal.

"Dari Pemohon tidak mengajukan kesimpulan tertulis, Yang Mulia. Jadi mohon putusan," ujar salah satu pengacara Novanto.

(Baca juga: Pengacara Setya Novanto: Dakwaan Dibacakan, Berarti Praperadilan Gugur Sudah)

Padahal, sesuai jadwal sidang yang ditentukan hakim kemarin, putusan rencananya akan dibacakan Kamis sore. Sementara hanya KPK yang menyerahkan kesimpulan mereka.

Oleh karena kesimpulan sudah diserahkan KPK, hakim memutuskan menskors sidang selama 30 menit ke depan.

"Oleh karena kesimpulan sudah diserahkan dan putusan juga hampir selesai, sidang ini saya skors 30 menit nanti pukul 10.30 WIB akan saya bacakan (putusan)," ujar Kusno.

Setya Novanto sebelumnya didakwa menyalahgunakan kewenangan selaku anggota DPR dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik.

(Baca juga: Babak Akhir Praperadilan Setya Novanto...)

Perbuatan Novanto itu menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun, dari total nilai proyek Rp 5,9 triliun tersebut.

"Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum," ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Irene Putrie saat membaca surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Menurut jaksa, Novanto secara langsung atau tidak langsung mengintervensi proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP tahun 2011-2013.

Penyalahgunaan kewenangan itu dilakukan Ketua DPR nonaktif itu untuk menguntungkan diri sendiri, serta memperkaya orang lain dan korporasi.

Novanto didakwa telah memperkaya diri sendiri sebanyak 7,3 juta dollar AS atau sekitar Rp 71 miliar (kurs tahun 2010) dari proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Uang 7,3 juta dollar AS tersebut berasal dari perusahaan anggota konsorsium yang sengaja dimenangkan dalam lelang proyek e-KTP.

Selain itu, Novanto juga diperkaya dengan mendapat jam tangan merek Richard Mille seri RM 011 seharga 135.000 dollar AS atau sekitar Rp 1,3 miliar (kurs 2010).

Novanto didakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1.