Bakal Serahkan Usulan Pekan Depan, DPD Golkar Harap Munaslub Selesai Pertengahan Desember

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bakal menyerahkan usulan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pekan depan.

"Ya, mudah-mudahan bisa minggu depan diserahin, Senin," kata Dedi saat dihubungi, Rabu (29/11/2017).

Ia mengatakan masih menunggu seluruh DPD, yang berjumlah 34, untuk menandatangani usulan tersebut sehingga munaslub dapat diselenggarakan tanpa adanya penolakan.

Saat ditanya apakah munaslub diharapkan digelar sebelum praperadilan selesai, Dedi menjawab hal itu tak ada hubungannya dengan proses hukum Setya Novanto.

Menurut dia, munaslub merupakan proses politik sehingga tak perlu disangkutpautkan dengan proses hukum.

(Baca juga : Dedi Mulyadi Klaim Sudah 26 DPD I Golkar yang Setuju Munaslub Digelar)

"Kan munaslub kita ini enggak ada kaitannya dengan proses hukum. Munaslub kita ini kaitannya dengan citra partai yang semakin buruk, elektabilitas yang semakin turun. Enggak ada kaitan. Proses hukum ya proses hukum aja. Itu kan hak individu melakukan pembelaan," kata Dedi.

Jika Senin (4/12/2017) usulan munaslub sudah diserahkan ke DPP, Dedi berharap segera digelar rapat pleno untuk menentukan tanggal dan kepanitian munaslub.

Ia menilai tak perlu ada rapat pimpinan nasional (rapimnas) terlebih dahulu agar pelaksanaan munaslub lebih cepat, sehingga pertengahan Desember Golkar sudah memiliki ketua umum baru.

"Ya kami harapannya kalau diserahin Senin sudah bisa tanggal 9 Desember munaslub (diadakan)," lanjut Bupati Purwakarta itu.

(Baca juga : Airlangga Klaim Didukung 2/3 DPD I Golkar, Cukup untuk Gelar Munaslub)

Sebelumnya Dedi menyatakan sudah ada 26, dari 34 DPD Provinsi, yang menghendaki musyawarah nasional luar biasa (munaslub) digelar untuk memilih Ketua Umum Golkar yang baru.

"Iya bener. Udah ok itu," kata dia saat dihubungi, Rabu (29/11/2017).

Bahkan, kata Dedi, rencananya hari ini akan ada tiga DPD lagi yang bakal menandatangani petisi untuk diadakannya munaslub.

Ia menambahkan, DPD yang belum memberi tanda tangannya akan ditunggu. Baru setelah itu petisi usulan munaslub akan diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP).