Dedi Mulyadi Klaim Sudah 26 DPD I Golkar yang Setuju Munaslub Digelar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan sudah ada 26, dari 34 DPD Provinsi, yang menghendaki musyawarah nasional luar biasa (munaslub) digelar untuk memilih Ketua Umum Golkar yang baru.

"Iya bener. Udah ok itu," kata dia saat dihubungi, Rabu (29/11/2017).

Bahkan, kata Dedi, rencananya hari ini akan ada tiga DPD lagi yang bakal menandatangani petisi untuk diadakannya munaslub.

Ia menambahkan, DPD yang belum memberi tanda tangannya akan ditunggu. Baru setelah itu petisi usulan munaslub akan diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

(Baca juga : Airlangga Klaim Didukung 2/3 DPD I Golkar, Cukup untuk Gelar Munaslub)

Dedi pun mengatakan, DPP Partai Golkar harus menggelar munaslub jika dua pertiga DPD Provinsi se-Indonesia menghendaki adanya munaslub, sebab merekalah yang berhak menentukan berdasarkan AD/ART Golkar.

"Kan kalau sudah ada usulan (dua pertiga DPD) DPP enggak bisa nolak. Karena itu AD/ART. Kalau menolak berarti DPP mepanggar AD/ART," lanjut Bupati Purwakarta itu.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menilai penyelenggaraan munaslub hanya tinggal menunggu waktu.

Menurut dia, Golkar harus melakukan konsolidasi organisasi dan melahirkan kepemimpinan baru untuk bisa memperbaiki kinerja partai.

(Baca juga : Pergantian Ketua DPR Dinilai Lebih Baik Menunggu Hasil Munaslub Golkar)

Terlebih dalam hasil survei elektabilitas partai, angka Golkar terus menurun. Termasuk pada hasil survei Poltracking Indonesia.

Golkar disalip oleh Partai Gerindra. Partai besutan Prabowo Subianto itu mengantongi elektabilitas sebesar 13,6 persen, sementara Golkar 10,9 persen.

"Saya pikir ini pasti Munaslub, tinggal waktunya saja yang tepat dan tidak boleh kami melanggar AD/ART," kata Nurdin seusai menghadiri rilis survei Poltracking di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

Nurdin memprediksi, Munaslub setidaknya baru bisa dilaksanakan pada pertengahan Januari 2018.

Meski menilai Munaslub harus dilakukan, namun ia menegaskan bahwa Golkar tetap menunggu hasil praperadilan Setya Novanto.