Kompas.com - 29/11/2017, 15:00 WIB
Ketua DPD I Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menghadiri diskusi panel yang diselenggarakan sayap organisasi Partai Golkar di Hotel University, Jalan Anggrek Nomor 137, Kelurahab Maguwoharjo, Kecanatan Depok, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (26/11/2017). KOMPAS.com/Teuku Muh Guci SKetua DPD I Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menghadiri diskusi panel yang diselenggarakan sayap organisasi Partai Golkar di Hotel University, Jalan Anggrek Nomor 137, Kelurahab Maguwoharjo, Kecanatan Depok, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (26/11/2017).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan sudah ada 26, dari 34 DPD Provinsi, yang menghendaki musyawarah nasional luar biasa (munaslub) digelar untuk memilih Ketua Umum Golkar yang baru.

"Iya bener. Udah ok itu," kata dia saat dihubungi, Rabu (29/11/2017).

Bahkan, kata Dedi, rencananya hari ini akan ada tiga DPD lagi yang bakal menandatangani petisi untuk diadakannya munaslub.

Ia menambahkan, DPD yang belum memberi tanda tangannya akan ditunggu. Baru setelah itu petisi usulan munaslub akan diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

(Baca juga : Airlangga Klaim Didukung 2/3 DPD I Golkar, Cukup untuk Gelar Munaslub)

Dedi pun mengatakan, DPP Partai Golkar harus menggelar munaslub jika dua pertiga DPD Provinsi se-Indonesia menghendaki adanya munaslub, sebab merekalah yang berhak menentukan berdasarkan AD/ART Golkar.

"Kan kalau sudah ada usulan (dua pertiga DPD) DPP enggak bisa nolak. Karena itu AD/ART. Kalau menolak berarti DPP mepanggar AD/ART," lanjut Bupati Purwakarta itu.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menilai penyelenggaraan munaslub hanya tinggal menunggu waktu.

Menurut dia, Golkar harus melakukan konsolidasi organisasi dan melahirkan kepemimpinan baru untuk bisa memperbaiki kinerja partai.

(Baca juga : Pergantian Ketua DPR Dinilai Lebih Baik Menunggu Hasil Munaslub Golkar)

Terlebih dalam hasil survei elektabilitas partai, angka Golkar terus menurun. Termasuk pada hasil survei Poltracking Indonesia.

Golkar disalip oleh Partai Gerindra. Partai besutan Prabowo Subianto itu mengantongi elektabilitas sebesar 13,6 persen, sementara Golkar 10,9 persen.

"Saya pikir ini pasti Munaslub, tinggal waktunya saja yang tepat dan tidak boleh kami melanggar AD/ART," kata Nurdin seusai menghadiri rilis survei Poltracking di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

Nurdin memprediksi, Munaslub setidaknya baru bisa dilaksanakan pada pertengahan Januari 2018.

Meski menilai Munaslub harus dilakukan, namun ia menegaskan bahwa Golkar tetap menunggu hasil praperadilan Setya Novanto.

Kompas TV Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid, memastikan bahwa DPP akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mengganti Setya Novanto.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.