Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPATK Ungkap Perkembangan Pola Pendanaan Terorisme Terafiliasi ISIS

Kompas.com - 27/09/2017, 14:17 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengungkapkan, saat ini pola pendanaan jaringan kelompok terorisme domestik yang terafiliasi dengan kelompok Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS semakin berkembang.

Hal ini membuat PPATK kesulitan untuk menelusuri pendanaan terorisme.

"Kami sudah melakukan pemetaan jaringaan pendanaan teroris domestik yang terafiliasi dengan ISIS. Jaringan pendanaan terorisme di Indonesia yang terafiliasi dengan ISIS terus berkembang. Dampaknya sangat menakutkan. Harus kami akui agak sulit untuk menelusuri pendanaan terorisme," ujar Kiagus saat peluncuran buku putih mengenai pemetaan risiko tindak pidana pendanaan terorisme terkait jaringan domestik yang terafiliasi dengan ISIS, di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2017).

Baca: BNPT: Sejak 2014, Kasus Pendanaan Terorisme Terkait ISIS Meningkat

Kiagus mengatakan, ada perubahan tren pengumpulan dana untuk membiayai kegiatan teroris.

Pengumpulan dana tidak lagi dilakukan secara ilegal, melainkan melalui donasi dan media sosial.

Pertama, dana terorisme bersumber dari kegiatan yang legal. Kedua, dana itu biasanya dikirimkan dalam jumlah yang kecil, dan ketiga, pergerakan dana terjadi dalam bentuk tunai.

Perubahan pola tersebut, kata Kiagus, membuat PPATK harus bekerja keras untuk bisa mengungkap pendanaan terorisme.

Menurut Kiagus, jumlah transaksi paling besar transaksi yang pernah ditelusuri oleh PPATK dan bermuara di satu rekening hanya mencapai 1.000 dollar AS.

"Sampai saat ini kami tetap melakukan pemantauan atas transaksi keuangan dari dan ke luar negeri tanpa threshold. Jadi tidak ada batas. 100 dollar pun kami pantau," kata dia.

Baca: Eks WNI Simpatisan ISIS: Perempuan Hanya Dianggap Pabrik Anak

Sementara itu, berdasarkan data BNPT, terdapat beberapa kasus pendanaan yang menyangkut terorisme.

Pada 5 Maret 2015 dan 26 Maret 2015, Santoso mengirimkan uang untuk membeli senjata ke Raida A. ALSree di Filipina sebesar Rp 21.150.000.

Uang tersebut merupakan hasil infaq para pendukung Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Kasus lainnya yakni penggunaan dana untuk pembiayaan keberangkatan FTF.

Achmad Supriyanto memfasilitasi keberangkatan rombongan dari Indonesia ke Suriah dan Filipina sebanyak 12 kali.

Dana sebesar Rp 468.376.080 dibayarkan melalui Visa elektronik untuk membeli tiket pesawat.

Sekitar 2011 dan 2012 terungkap kasus pembiayaan pelatihan terorisme.

Suyitno alias Abdul Malik melakukan setor tunai melalui rekening bank atas nama Waluyo sebesar Rp. 2.000.000 ke rekening Hendro di Tamanjeka, Poso.

Kompas TV Diiringi pengawalan pasukan militer Suriah, 308 militan ISIS bersama keluarga mereka direlokasi ke wilayah Suriah bagian timur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Nasional
Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com