Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Desak KPK Tahan Setya Novanto

Kompas.com - 14/09/2017, 16:01 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah elemen yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi berunjuk rasa di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (14/9/2017). Mereka mendesak KPK untuk menahan Setya Novanto.

Pantuan Kompas.com, sembari membawa spanduk, peserta aksi yang berjumlah lebih dari 20 orang itu membawa perangkat aksi seperti spanduk yang rata-rara berisi tuntutan untuk menahan Novanto.

Spanduk-spanduk itu di antaranya bertuliskan "KPK don't be afraid", "Arrest SN", "KPK Segera Tahan SN", "KPK Jangan Kasih Kendor #TahanSN".

Selain itu, diperagakan pula parodi Novanto dengan pemeran pengganti dari kalangan koalisi tersebut.

 

(Baca: Dokter DPR Sebut Setya Novanto Kena Vertigo Saat Main Pingpong)

Sambil memakai topeng bergambar Novanto, sosok ini diceritakan sebagai Novanto yang sedang sakit. Ia memakai baju hijau muda layaknya pasien di rumah sakit dan duduk di kursi roda dengan infus yang terpasang.

Diketahui, Novanto memang tak hadir pada panggilan KPK sebagai tersangka 11 September 2017 kemarin.

Anggota Gerakan Antikorupsi Lintas Perguruan Tinggi, Bachtiar, dalam orasinya menyatakan mereka berkumpul di KPK untuk menyatakan kegeraman terhadap Novanto. Ketua DPR RI itu dianggap sebagai aktor yang bertanggung jawab atas kasus korupsi e-KTP.

"SN bagi kita bukan seorang koruptor biasa," kata Bachtiar.

 

(Baca: Ada Pimpinan DPR yang Tak Tahu Surat Setya Novanto ke KPK)

Dia menyindir Novanto tak hadir di pemeriksaan KPK sebagai tersangka karena alasan sakit.

"Tiba-tiba enggak mau datang karena ada panggilan dari KPK. Kenapa, karena dia takut, takut ditahan, (untuk) mempertanggungjawabkan perbuatannya," ujar Bachtiar.

Dirinya meminta Novanto secara ksatria mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu dengan mendatangi KPK.

"Jangan sakit," ujar dia.

Sementara itu, aksi ini mendapat pengawalan dari sejumlah aparat kepolisian. Pihak perwakilan koalisi juga ada yang masuk ke gedung KPK untuk menemui pimpinan lembaga anti rasuah tersebut.

Kompas TV Surat dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon, kepada pimpinan KPK, untuk meminta penundaan pemeriksaan ketua DPR Setya Novanto .

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com