Setjen DPR Klaim Seluruh Pimpinan Tahu soal Surat Setya Novanto ke KPK - Kompas.com

Setjen DPR Klaim Seluruh Pimpinan Tahu soal Surat Setya Novanto ke KPK

Kompas.com - 13/09/2017, 20:37 WIB
Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin menunjukan laporan dugaan pelanggaran etik oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait penundaan pemeriksaan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2017). Laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Fadli Zon yaitu dengan menyalahgunakan wewenang mengintervensi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK atas Setya Novanto. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz/17ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin menunjukan laporan dugaan pelanggaran etik oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait penundaan pemeriksaan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2017). Laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Fadli Zon yaitu dengan menyalahgunakan wewenang mengintervensi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK atas Setya Novanto. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz/17

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Pimpinan Kesekretariatan Jenderal DPR Hani Tahaptari mengklaim surat permohonan penundaan pemeriksaan Setya Novanto ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikirimnya diketahui seluruh Pimpinan DPR.

Oleh karena itu, ia menilai surat tersebut sah secara aturan kelembagaan untuk dikirim ke KPK. Namun, saat ditanya ketidaktahuan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto terkait keberadaan surat tersebut, Hani mengklaim Agus juga mengetahui.

"Tahu kok tahu. Sudah kok tahu beliau," ujar Hani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

 

(Baca: Terkait Surat Permohonan Novanto ke KPK, Fadli Zon Dilaporkan ke MKD)

Ia mengatakan surat tersebut dibuat oleh Kesekretariatn Jenderal DPR secara resmi dan telah melewati proses yang semestinya. Karena itu, Hani meminta persoalan pengiriman surat tersebut ke KPK tak perlu diributkan lagi.

Apalagi, kata dia, surat tersebut juga ditandatangani Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Politik dan Keamanan Fadli Zon.

"Kalau saya sih hanya mengantarkan surat aja, jadi sudah disampaikan di sana itu prosesnya. Itu enggak usah kita ini (ributkan) lagi. Dan itu sudah jadi, artinya udah diantarkan ke sana (KPK)," lanjut dia.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengaku tak mengetahui surat Pimpinan DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta penundaan proses hukum Ketua DPR Setya Novanto.

 

"Suratnya itu belum pernah lihat, dan saya belum tau untuk itu nanti, ini hari kan juga kami ketemu dengan seluruhnya. Saya akan cari tahu kalau memang kabarnya seperti itu. Saya tentunya setelah tahu secara persis akan saya sampaikan kepada media," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Sebelumnya Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI menyampaikan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (22/9/2017). Pada intinya, surat tersebut berisi permintaan agar KPK menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Ada surat dari pimpinan DPR yang poin pentingnya sebagai bahan pertimbangan lainnya KPK agar menghormati proses praperadilan yang diajukan," ujar Kepala Biro Pimpinan Kesetjenan DPR Hani Tahaptari di Gedung KPK Jakarta, Selasa.

Dalam surat tersebut, pimpinan DPR menilai praperadilan adalah hal yang lumrah dalam proses penegakan hukum. Pimpinan DPR meminta KPK mengedepankan azas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum praperadilan yang sedang berlangsung.

"Saudara Setya Novanto memohon kepada pimpinan DPR untuk menyampaikan surat kepada KPK tentang langkah praperadilan tersebut, dengan penundaan pemeriksaan dan pemanggilan saudara Setya Novanto," kata Hani Tahaptari.

Kompas TV Meski salah satu tersangka, yakni ketua DPR, Setya Novanto, belum bisa diperiksa. KPK memeriksa pegawai di perusahaan swasta yang mengikuti tender proyek e-KTP.


EditorSabrina Asril
Komentar

Terkini Lainnya

Atap SDN di Probolinggo Ambruk, Diduga karena Penyelewengan Pembangunan

Atap SDN di Probolinggo Ambruk, Diduga karena Penyelewengan Pembangunan

Regional
Tiga Korban Jatuhnya Cetakan Beton Tol Becakayu Alami Patah Tulang

Tiga Korban Jatuhnya Cetakan Beton Tol Becakayu Alami Patah Tulang

Megapolitan
Pemerintah Moratorium Pengerjaan Proyek Tol Layang

Pemerintah Moratorium Pengerjaan Proyek Tol Layang

Megapolitan
Geng Kriminal di Malaysia Tertangkap, Aset Rp 15 Miliar Dibekukan

Geng Kriminal di Malaysia Tertangkap, Aset Rp 15 Miliar Dibekukan

Internasional
KPK Periksa Made Oka Masagung yang Diduga Perantara Suap untuk Setya Novanto

KPK Periksa Made Oka Masagung yang Diduga Perantara Suap untuk Setya Novanto

Nasional
Ini Identitas 7 Korban Jatuhnya Cetakan Beton Proyek Tol Becakayu

Ini Identitas 7 Korban Jatuhnya Cetakan Beton Proyek Tol Becakayu

Megapolitan
YLKI Minta Pemerintah Bentuk Tim untuk Audit Proyek Infrastruktur

YLKI Minta Pemerintah Bentuk Tim untuk Audit Proyek Infrastruktur

Megapolitan
Jalan Mampang Arah Kuningan Digenangi Air, Lalu Lintas Tersendat

Jalan Mampang Arah Kuningan Digenangi Air, Lalu Lintas Tersendat

Megapolitan
Rambut George Washington Ditemukan Terselip di Buku

Rambut George Washington Ditemukan Terselip di Buku

Internasional
Hadiri Kegiatan Calon Bupati, Camat di Magelang Dapat Peringatan Keras

Hadiri Kegiatan Calon Bupati, Camat di Magelang Dapat Peringatan Keras

Regional
'Dikeroyok' 10 Partai, Calon Petahana Wali Kota Makassar Optimistis Menang

"Dikeroyok" 10 Partai, Calon Petahana Wali Kota Makassar Optimistis Menang

Regional
Makam Leluhur Diterjang Longsor, KNPI Protes Pengeboran Geotermal

Makam Leluhur Diterjang Longsor, KNPI Protes Pengeboran Geotermal

Regional
Jokowi Lantik 17 Duta Besar, dari Muliaman Hadad hingga Todung Mulya Lubis

Jokowi Lantik 17 Duta Besar, dari Muliaman Hadad hingga Todung Mulya Lubis

Nasional
Rusaknya Fasilitas GBK dan Pertimbangan Panitia Piala Presiden Tempuh Jalur Hukum

Rusaknya Fasilitas GBK dan Pertimbangan Panitia Piala Presiden Tempuh Jalur Hukum

Megapolitan
Protes Aturan Senjata, Para Pelajar Berbaring di Depan Gedung Putih

Protes Aturan Senjata, Para Pelajar Berbaring di Depan Gedung Putih

Internasional

Close Ads X