KPK Sebut Penundaan Praperadilan Setya Novanto Bagian dari Strategi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang meyakini pihaknya akan menang dalam praperadilan melawan tersangka kasus korupsi e-KTP yang juga Ketua DPR Setya Novanto.

Ia membantah bila penundaan sidang praperadilan disebabkan ketidaksiapan KPK. Ia mengatakan penundaan sidang merupakan bagian dari strategi.

Saut juga mengatakan semua berkas dan prosedur dalam proses penetapan tersangka Novanto sudah lengkap. Ia menjamin tak ada aturan yang dilanggar terlebih KPK tak memiliki kewenangan menghentikan kasus.

"Kan sudah sederhana. Malah ini teralu lama sebenarnya. Ini strategi jaksa kami. Sama dengan kami jalan," ujar Saut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

(Baca: Dokter DPR Sebut Setya Novanto Kena Vertigo Saat Main Pingpong)

Dalam masa penundaan, Saut mengatakan KPK akan menambah bukti penguat untuk menunjukkan keabsahan penetapan tersangka Novanto. Ia juga menyatakan KPK telah memprediksi argumentasi yang akan disampaikan pihak Novanto dalam sidang praperadilan.

"Mereka juga punya strategi. Apa yang mau dia beratkan dan sampikan. Tapi kami hanya memperkirakan kemungkinan apa yang dia akan sampai di praperadilan," lanjut Saut.

Novanto sebelumnya mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka oleh KPK pada kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017 lalu.

(Baca: Cerita Ketua GMPG Soal Alasan Sakit Setya Novanto Saat Dipanggil KPK)

Ketua Umum Partai Golkar itu diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan kewenangan dan jabatan, pada kasus e-KTP.

Novanto sewaktu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR.

Selain itu, Novanto diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.