Minta KPK Tak Ada Fungsi Penuntutan, Jaksa Agung Diminta Berkaca

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting menilai saran mengembalikan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) ke Kejaksaan, justru akan menghambat agenda pemberantasan korupsi.

Menurut Miko, saat ini kejaksaan berwenang mengusus kasus korupsi dalam kewenangannya sebagai penyidik dan penuntut.

Jaksa Agung diminta berkaca atas kerja kejaksaan selama ini. Kejaksaan harus bisa membuktikan apakah selama ini upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan sudah optimal.

"Sekarang kan tinggal membuktikan saja, apakah Kejaksaan sudah optimal mengusut kasus korupsi dengan kewenangan yang ia miliki sebagai penyidik dan penuntut?" ujar Miko saat dihubungi, Senin (11/9/2017).

(baca: Menurut Jaksa Agung, OTT Kerap Bikin Gaduh)

Miko berpendapat, upaya pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan saat ini belum maksimal. Dia mencontohkan dua kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan.

Kedua kasus tersebut melibatkan mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti dan mantan Menteri ESDM Dahlan Iskan.

La Nyalla didakwa menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2011 hingga 2014.

Jaksa menilai La Nyalla telah terbukti melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

(baca: La Nyalla Divonis Bebas)

Atas tindakannya itu, La Nyalla dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan oleh Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Selain itu, Jaksa juga menuntut La Nyalla membayar uang pengganti Rp 1,1 miliar atau pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan.

Namun, suara terbanyak majelis hakim memutuskan untuk membebaskan La Nyalla karena dianggap tidak terbukti melakukan korupsi.

Baca: Pengadilan Tinggi Surabaya Bebaskan Dahlan Iskan

Sementara, Pengadilan Tinggi Surabaya membebaskan mantan Menteri ESDM Dahlan Iskan dari tuduhan korupsi pelepasan aset PT Panca Wira Usaha, yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Selasa (5/9/2017).

Dahlan Iskan mengajukan banding setelah dinyatakan bersalah dan divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada 21 April 2017.

Dalam perkara ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menilai Dahlan Iskan, yang menjabat Direktur Utama PT Panca Wira Usaha pada kurun waktu 2000 - 2010, telah menabrak aturan saat menjual aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kediri dan Tulungagung, yang menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah.

"Jadi, kondisi status quo masih memberikan kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut kasus korupsi. Banyak kok kasusnya, misal La Nyalla, Dahlan Iskan dan lain-lain. Kita juga masih meragukan integritas Kejaksaan dalam mengusut kasus-kasus korupsi," kata Miko.

"Berikutnya harus dilakukan evaluasi apakah pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan sudah efektif dan Kejaksaan itu sendiri apakah sudah berintegritas dan dipercaya. Dan pada konteks itu, keberadaan KPK tetap relevan dan seharusnya diperkuat," ucapnya.

(baca: Jaksa Agung Minta Fungsi Penuntutan Tipikor Dikembalikan ke Kejaksaan)

Sebelumnya, Jaksa Agung HM. Prasetyo menyarankan agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) dikembalikan kepada korps Adhyaksa.

Menurut dia, Indonesia perlu berkaca pada pemberantasan korupsi di Malaysia dan Singapura.

Ia mengatakan, meski kedua negara memiliki aparat penegak hukum khusus untuk memberantas korupsi, kewenangan penuntutan tetap berada pada kejaksaan.

"Baik KPK Singapura dan Malaysia terbatas pada fungsi penyelidikan dan penyidikan saja. Dan meskipun KPK Malaysia memiliki fungsi penuntutan tapi dalam melaksanakan kewenangan tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu ke Jaksa Agung Malaysia," ujar Prasetyo dalam Rapat Kerja bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Ia mengatakan, model pemberantasan korupsi seperti itu justru lebih efektif ketimbang di Indonesia.

Hal tersebut, kata Prasetyo, terlihat melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Malaysia dan Singapura yang lebih tinggi ketimbang Indonesia.

Saat ini, IPK Malaysia sebesar 49 dan menempati peringkat 55 dari 176 negara. Singapura dengan survei sama memiliki IPK sebesar 84 dan menduduki peringkat 7. Indonesia saat ini memiliki skor IPK 37 dan berada di peringkat 90.

"Meskipun penindakan kasus korupsi dengan melakukan operasi tangkap tangan yang dilaksanakan di negara kita yang terasa gaduh dan hingar bingar namun IPK indonesia dalam beberapa tahun ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan," tutur Prasetyo.

"Ini merupakan perwujudan asas universal dominus litis persecution system, sistem penuntutan tunggal yang berlaku di hampir semua negara," lanjut dia.