Ketua MPR Minta Masyarakat Dukung Pemerintah Atasi Krisis Rohingya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta masyarakat tidak belebihan dalam menanggapi isu kejahatan kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya, di Rakhine State, Myanmar.

Zulkifli menilai baik aksi solidaritas yang ditunjukkan oleh warga. Namun, sedianya masyarakat juga perlu melihat dan mendukung upaya pemerintah menanggapi persoalan di Myanmar tersebut.

"Kalau mau berdoa dan bersuara keras itu haknya (warga negara), enggak apa-apa. Tapi, berdiri dong di belakang pemerintah untuk mendukung agar (krisis di Myanmar) ini segera berhenti," kata Zulkifli saat menghadiri Musyawarah Nasional III Ikatan Alumni Universitas Trisakti, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (9/9/2017).

(baca: Temui Otoritas Myanmar, Menlu Retno Tawarkan Solusi untuk Warga Rohingya)

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menyerahkan usulan Formula 4+1 untuk Rakhine State kepada konsulat negara Myanmar dalam misi diplomasi di Nay Pyi Taw, Myanmar pada Senin (4/9/2017) lalu.

Langkah itu sebagai cara pemerintah meminta Pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan kemanusiaan di sana.

Menurut Zulkifli, langkah itu perlu didukung dan jangan justru menjadi keributan di dalam negeri.

Lebih dari itu, ia mengajak masyarakat untuk meminta pemerintah mendorong anggota ASEAN dan PBB juga ikut menanggapi yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

"Nah, kita dukung pemerintah agar ngajak Asean, ngajak PBB, ngajak dunia lainnya bersatu padu untuk segera menghentikan dan menolong masyarakat Rohingya itu," kata ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

(baca: Dubes Ito: Demo Berlebihan Bisa Ganggu Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya)

Duta Besar RI untuk Myanmar, Ito Sumardi mengatakan, aksi demonstrasi di Indonesia yang dilakukan untuk mengecam tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine State justru bisa mempersulit upaya Pemerintah Indonesia untuk membantu penyelesaian masalah tersebut.

Sebab, jika Pemerintah Myanmar memutus hubungan dengan Indonesia akibat aksi demo yang berlebihan, akses untuk membantu penyelesaikan akan sulit dilakukan.

Ito mengatakan, Pemerintah Myanmar terbuka kepada Pemerintah Indonesia karena tidak menyudutkan Myanmar.

"Kenapa Indonesia diterima karena satu, kita tidak menggunakan megaphone diplomacy, tidak mempermalukan Myanmar," kata Ito saat berkunjung ke Kota Malang, Jumat (8/9/2017).

(baca: Dubes RI: Kita Tak Boleh Berkoar-koar seperti Negara Lain Sikapi Rohingya)