Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanafi Rais: Pemerintah Tidak Perlu Khawatir Isu Rohingya Dipolitisasi

Kompas.com - 07/09/2017, 17:55 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, pemerintah seharusnya tidak perlu khawatir jika isu terkait krisis Rohingya, di Rakhine State, Myanmar, akan dipolitisasi di Indonesia.

Menurut Hanafi, selama pemerintah merespons baik apa yang diinginkan masyarakat dalam menyikapi masalah di Myanmar, maka tidak ada alasan bahwa isu tersebut akan mengganggu jalannya pemerintahan.

"Jadi, tidak perlu khawatir adanya politisasi atau merasa tersudut, selama pemerintah menyerap aspirasi dengan baik," kata Hanafi, di Sekretariat Iluni UI, Salemba, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Baca: Kapolri: Isu Rohingya "Digoreng" untuk Menyerang Pemerintahan Jokowi

Menurut Hanafi, langkah yang dilakukan pemerintah melalui Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, untuk melakukan diplomasi dan negosiasi dengan Pemerintah Myanmar dan Bangladesh beberapa waktu lalu, sudah tepat.

Secara pribadi, Hanafi mengapresiasi langkah tersebut.

"Artinya, pemerintah sudah menyampaikan aspirasi masyarakat Indonesia yang selama ini prihatin dan concern perkembangan di Myanmar, khususnya mengenai etnis Rohingya," kata Hanafi.

Meski demikian, menurut Hanafi, pemerintah perlu lebih tegas terhadap Myanmar.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengajak negara-negara lain untuk melakukan intervensi atas masalah kemanusiaan yang dilakukan pemerintah atau militer Myanmar.

"Ini kan kaitannya masalah kemanusiaan. Kalau soal kemanusiaan kan lintas negara, tidak lagi mengenal kedaulatan kalau masalahnya adalah kemanusiaan," kata politisi Partai Amanat Nasional tersebut.

Baca: Istana Minta Masalah Rohingya Tak "Digoreng" ke Isu Politik

Sebelumnya, Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian menganggap, isu konflik Rohingya di Myanmar ramai di Indonesia bukan lagi karena mengangkat sisi kemanusiaan.

Ia menilai, isu tersebut diolah sedemikian rupa oleh kelompok tertentu sehingga berbelok menyerang pemerintahan Joko Widodo.

"Dari hasil penelitian itu bahwa isu ini lebih banyak dikemas untuk digoreng untuk menyerang pemerintah. Dianggap lemah," ujar Tito di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Sementara, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengimbau agar masyarakat waspada akan politisasi krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar.

 "Jangan sampai hal ini dipolitisasi oleh kelompok-kelompok tertentu dengan narasi kebencian. Ini yang harus dicegah, kami tidak ingin itu terjadi," kata Dahnil di Jakarta, Selasa.

Kompas TV Kelompok militan Rohingya terlibat pertempuran sengit dengan pasukan keamanan Myanmar di Rakhine.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com