PDI-P Minta Isu Rohingya Tak Dipolitisasi untuk Serang Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior PDI Perjuangan Sabam Sirait meminta isu kekerasan terhadap warga Rohingya di Myanmar tak dipolitisasi untuk menyerang pemerintahan Joko Widodo.

Menurut Sabam, permasalahan Rohingya murni masalah kemanusiaan sehingga tidak etis dikait-kaitkan dengan agama dan politik.

“Kita ini harus bisa bedakan antara kemanusiaan dan politik. Jangan sedikit-sedikit dibawa ke politik," kata Sabam, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (8/9/2017).

Sabam mengaku tidak habis pikir dengan tudingan sejumlah pihak bahwa Pemerintah Indonesia belum berbuat maksimal atas kasus Rohingya.

Menurut dia, pihak-pihak yang menganggap pemerintah belum maksimal membantu krisis kemanusiaan di Rohingya seharusnya ikut berpartisipasi membantu pemerintah.

Baca: Soal Rohingya, Indonesia Utamakan Bantuan Kemanusiaan daripada Pendekatan Politik

"Kalau mau memberikan bantuan kemanusiaan ikut saja bersama pemerintah," kata Sabam.

Mantan anggota DPR tujuh periode ini, menilai, pemerintah tak perlu menyikapi secara berlebihan tudingan segelintir orang tersebut.

Sebab, kalangan internasional mengapresiasi langkah cepat pemerintah membantu mengatasi konflik Rohingya.

Sabam menilai, pemerintah telah menunjukkan kepedulian dan solidaritas yang besar untuk membantu menyelesaikan kekerasan terhadap warga Muslim Rohingya.

Hal ini bisa dilihat dari langkah Presiden Jokowi mengirim Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan pemimpin tertinggi Myanmar.

Langkah itu, kata dia, bentuk kepedulian yang tinggi antar-sesama bangsa.

"Sebagai bangsa beradab kita patut mendukung langkah diplomasi pemerintah Jokowi atas konflik Rohingya. Saya kira pemerintah sudah melakukan langkah cepat membantu mengatasi krisis di sana," ujar Sabam.

Selain itu, pemerintah telah memberikan bantuan kemanusiaan untuk warga Rohingya.

Sejak jauh hari, pemerintah sudah berbuat banyak sebelum perstiwa ini jadi perhatian dunia.