Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais Tertawa Dengar Suara "Jangan Lemahkan KPK"

Kompas.com - 19/07/2017, 15:35 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais akan menyampaikan makalah yang berisi analisanya soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Panitia Khusus Hak Angket DPR.

Makalah tersebut nantinya dapat menjadi masukan untuk kerja Pansus.

"Menurut saya KPK yang selama ini menjadi adhoc dan sudah agak kelewatan memang harus dibatasi," kata Amien seusai menemui Pansus Hak Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

(baca: Amien Rais: Saya Guru Besar Ilmu Politik, Masa Diam Saja?)

Meski dirinya mendukung angket KPK, namun Amien menjelaskan perbedaan antara dirinya dengan Pansus Angket KPK.

Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memberikan keterangan pers sebelum menyambangi pansus hak angket KPK di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017). Kedatangan Amien Rais guna mendukung langkah Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memberikan keterangan pers sebelum menyambangi pansus hak angket KPK di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017). Kedatangan Amien Rais guna mendukung langkah Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jika Pansus dalam berkali-kali kesempatan menegaskan tak ingin memperlemah KPK, Amien justru menilai KPK sudah lemah.

Menurut Amien, jika KPK kuat, maka kasus-kasus seperti kasus BLBI, Century, Hambalang, Sumber Waras, Reklamasi, dan kasus-kasus besar lainnya seharusnya sudah selesai.

(baca: Amien Rais: Pansus Angket Akan Buka Selubung Wangi KPK yang Ternyata Palsu, Busuk)

"Kalau tema-teman (bilang) 'jangan lemahkan KPK', saya tertawa," ucap mantan Ketua MPR RI itu.

"KPK lemah, mbah-nya lemah. Gimana jangan lemahkan KPK, wong sudah sangat lemah," tuturnya.

Menurut Amien, KPK saat ini sudah berada di titik jenuh.

"OTT (Operasi Tangkap Tangan) Rp 10 juta, Rp 40 juta. Ini kan lemah," kata mantan Ketua MPR itu.

Kompas TV Pansus Angket KPK Undang Mahfud MD
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com