Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pemilu 2019, Jangan Pilih Mereka Lagi!"

Kompas.com - 13/07/2017, 16:54 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar seratusan orang memadati halaman Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017) sore.

Mereka membawa spanduk-spanduk dan bendera, lengkap dengan atribut sebuah band ternama di Indonesia.

Spanduk-spanduk itu kemudian mereka pasang di tangga jembatan penyeberangan yang terletak di depan Gedung KPK.

Kehadiran ratusan orang ini bukan untuk mendemo KPK atau terkait kasus korupsi.

Mereka datang untuk menyaksikan konser kecil Slank.

Konser tersebut digelar sebagai bentuk dukungan terhadap KPK dan pernyataan sikap menolak hak angket KPK.

Baca: Amien Rais: Pansus Angket Akan Buka 'Selubung Wangi' KPK yang Ternyata Palsu, Busuk

Tidak hanya komunitas penggemar Slank, konser sederhana itu juga dihadiri oleh beberapa aktivis anti-korupsi dan pegiat hak asasi manusia.

Aksi dukungan terhadap KPK dibuka oleh budayawan Benny Susetyo.

"Slank bersama KPK konsisten dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi. Melawan pemberantasan korupsi berarti berhadapan dengan Slank dan masyarakat Indonesia," ujar Benny, diiringi tepuk tangan seluruh penggemar Slank.

Setelah itu, dia mempersilakan Maria Katarina Sumarsih, seorang aktivis HAM, untuk berorasi.

"Saat saya teriak 'Jokowi', harap dibalas dengan 'hapus korupsi'" kata Sumarsih mengawali orasinya.

Menurut Sumarsih, Presiden Joko Widodo harus bertindak untuk menolak hak angket yang dinilai akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan KPK.

Baca: KPK Akan Dalami Aliran Uang kepada Amien Rais dalam Perkara Lain

Saat kampanye Pilpres 2014, kata Sumarsih Jokowi menyatakan dukungannya terhadap keberadaan KPK dan berjanji akan mendorong independensi KPK.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com