Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Agung Dukung Pansus Hak Angket KPK, Ini Alasannya

Kompas.com - 13/07/2017, 14:44 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemui Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dalam forum tertutup selama lebih dari dua jam, Kamis (13/7/2017).

Prasetyo mengatakan, dalam pertemuan itu, pansus membahas mengenai tugas pokok dan kegiatan yang sudah berlangsung.

Prasetyo mengaku mendukung Pansus Hak Angket KPK karena menganggapnya sebagai upaya perbaikan penegak hukum ke depan.

"Kehadiran pansus ke Kejagung sangat positif, kami sangat mendukung dengan apa yang telah dilakukan selama ini. Sekali lagi, semata untuk perbaikan," ujar Prasetyo di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Prasetyo mengatakan, pro dan kontra atas kegiatan pansus wajar saja terjadi. Jika dari kegiatan pansus ternyata ditemukan kekurangan, maka perlu diperbaiki.

Dari obrolan dengan pansus, kata Prasetyo, ditegaskan bahwa tidak ada niat untuk menyandung kinerja KPK atau upaya melemahkan.

"Tidak ada sama sekali untuk mengerdilkan, mendiskreditkan, melemahkan, apalagi membubarkan lembaga yang memang masih kita perlukan keberadaannya. Kita tahu persis betapa masifnya korupsi di negara kita," kata Prasetyo.

"Saya harap semua pihak bisa menerima apa yang sedang positif dikerjakan untuk kepentingan perbaikan ini," ujar mantan anggota DPR dari Partai Nasdem ini.

Sedangkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, kedatangan mereka merupakan kunjungan kelembagaan dalam rangka silaturahim. Fahri juga menjelaskan kedudukan mereka sebagai lembaga pengawas dan kewenangan menggunakan hak angket.

Kejaksaan, kata Fahri, merupakan bagian dari terselenggaranya KPK karena banyak jaksa yang ditempatkan di lembaga antirasuah itu.

(Baca juga: Kamis Ini Pansus Angket KPK Sambangi Jaksa Agung, Apa yang Didalami?)

Dalam kegiatan pansus nantinya akan memerlukan kerja sama Kejaksaan Agung untuk menjelaskan fungsi kedudukan pribadi dan kelembagaan yang diperlukan dalam pemeriksaan hak angket.

"Mudah-mudahan kerja samanya bisa berlanjut ke depan, khususnya menemani Pansus Angket ini melihat dan memantau dalam melaksanakan tugasnya sampai akhirnya nanti disimpulkan nanti temuannya," kata Fahri.

Kompas TV Ketua Umum PBNU Beri Dukungan Moral ke KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com