Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Tak Beri Solusi, Petani Kendeng Akan Tetap Mengecor Kaki di Istana

Kompas.com - 20/03/2017, 20:54 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Petani Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, merasa tidak mendapatkan solusi dari pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Pertemuan dilakukan pada hari ini, Senin (20/3/2017).

Tokoh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), Gunretno, mengatakan, tidak ada penegasan bahwa izin operasional PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan dicabut.

Tuntutan petani untuk bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo juga tidak bisa dipenuhi.

"Pertemuan ini tidak ada hasilnya," kata Gunretno seusai pertemuan di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

(Baca: Apa Sikap Presiden soal Penolakan Pabrik Semen di Kendeng?)

Gunretno mengatakan, izin operasional PT Semen Indonesia yang diterbitkan Ganjar secara jelas bertentangan dengan yang disampaikan Presiden saat menemui para petani Kendeng, Agustus 2016.

Saat itu, Jokowi berjanji pemerintah akan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) terhadap dampak operasi pabrik semen di wilayah Pegunungan Kendeng.

Hingga KLHS selesai dilakukan, tidak boleh ada operasi yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia.

Namun, belum selesai KLHS, Ganjar Pranowo sudah menerbitkan izin baru bagi PT Semen Indonesia melakukan penambangan di Pegunungan Kendeng.

"Ketika ada keluar izin, ini berarti melanggar atau ngelangkahi apa yang disampaikan Pak Jokowi," ujar Gunretno. 

Ia juga menilai izin yang diterbitkan Ganjar menyalahi putusan Mahkamah Agung.

Gunretno mengapresiasi langkah Teten yang telah mempertemukan dirinya dengan PT Semen Indonesia.

Dalam pertemuan, PT Semen Indonesia juga sudah berjanji tidak akan beroperasi hingga KLHS keluar.

Namun, Gunretno menilai komitmen itu tidak ada artinya apabila izin operasional yang diterbitkan Ganjar tetap ada.

Petani Kendeng akan tetap melakukan aksi mengecor kaki di depan Istana Merdeka, Jakarta.

"Kita akan tetap aksi sampai izin dicabut," ucap Gunretno.

Kompas TV Demo "Cor Kaki" Tolak Semen Berlanjut
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com