Kompas.com - 20/03/2017, 20:15 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki IhsanuddinKepala Staf Kepresidenan Teten Masduki
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Presiden Joko Widodo ditunggu-tunggu dalam hal penolakan masyarakat Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah terhadap pabrik PT Semen Indonesia.

Lantas, apa sikap Presiden soal hal itu?

"Sikap Presiden Jokowi sampai sekarang belum ada perubahan," ujar Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki di kantornya pada Senin (20/3/2017).

Sama seperti pertemuan dengan masyarakat Kendeng, awal Agustus 2016 lalu, Presiden Jokowi masih menunggu hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Diketahui, KLHS akan rampung pada April 2017 yang tinggal sekitar 10 hari lagi.

"Kan Presiden bersedia menerima masyarakat Kendeng karena mereka menyepakati satu hal, yakni menunggu KLHS di wilayah pertambangan pabrik. Sampaik sekarang pun sikap Presiden masih itu," ujar dia.

(Baca: Istana Pastikan Operasional Pabrik Semen di Kendeng Berhenti Sementara)

Diberitakan, petani Kendeng dibantu aktivis memprotes izin lingkungan baru yang diteken Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dengan terbitnya izin tersebut, kegiatan penambangan karst PT Semen Indonesia di Rembang masih tetap berjalan.

KOMPAS.com/IHSANUDDIN Petani kendeng diterima di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Mereka pun meminta Presiden Joko Widodo segera mencabut izin lingkungan itu dan menghentikan kegiatan penambangan karst oleh pabrik semen yang dinilai merusak lingkungan.

Para penolak pabrik itu menggelar aksi unjuk rasa dengan mengecor kedua kaki mereka dengan semen.

(Baca: Dengan Kaki Terbelenggu Semen, Empat Petani Kendeng Masuk Istana)

Jumlah petani dan peserta aksi kian bertambah. Hingga hari kedelapan aksi protesnya ini, jumlah petani dan aktivis yang menyemen kakinya mencapai 60 orang.

Aksi yang sama pernah dilakukan oleh sembilan petani perempuan di depan Istana Negara pada April 2016.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Nasional
Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X