MK Terima Keppres Pemberhentian Patrialis Akbar

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima salinan keputusan presiden (keppres) terkait pemberhentian sementara hakim konstitusi Patrialis Akbar, Kamis (9/2/2017) sore.

Patrialis diberhentikan setelah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu (25/1/2017). Ia diduga menerima suap dari pengusaha terkait uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

"MK pada sore hari ini, Kamis, 9 Februari 2017, telah menerima salinan Keppres Nomor 18/P/2017 tentang Pemberhentian Sementara Hakim Konstitusi Dr H Patrialis Akbar SH, MH, bertanggal 9 Februari 2017," kata Fajar melalui pesan singkatnya, Kamis.

Fajar menambahkan, setelah surat diterima, MK kemudian langsung meneruskannya ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Dengan diterimanya surat tersebut, maka MKMK bisa menggelar pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan tahap kedua guna membuktikan pelanggaran etik berat yang dilakukan Patrialis.

"MKMK langsung selenggarakan rapat pleno tertutup pada malam hari ini juga, untuk menindaklanjuti terbitnya keppres tersebut, sekaligus menyusun langkah pada tahap pemeriksaan lanjutan," kata Fajar.

Patrialis ditangkap dalam operasi tangkap tangan pada Rabu (25/1/2017). Dia ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima suap sebesar sebesar 20.000 dollar Amerika Serikat dan 200.000 dollar Singapura, atau senilai Rp 2,15 miliar.

(Baca: Patrialis Akbar Diduga Menerima Hadiah Rp 2,15 Miliar)

Pemberian dari pengusaha impor daging Basuki Hariman tersebut diduga agar Patrialis membantu mengabulkan gugatan uji materi yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi.

Sebelum dilakukan penangkapan, Patrialis diduga menyerahkan draf putusan uji materi kepada Kamaludin, orang dekatnya yang diduga sebagai perantara suap.

(Baca: Di Hadapan MKMK, Patrialis Akui Bocorkan Draf Putusan Uji Materi)

Anggota MKMK As'ad Said Ali menyampaikan ada tiga poin yang mengerucut pada kesimpulan bahwa benar adanya pelanggaran etik berat yang dilakukan Patrialis.

"Pertama, hakim terduga telah ditangkap oleh KPK. Kedua, hakim terduga telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi oleh KPK. Ketiga, hakim diduga telah dilakukan penahanan oleh KPK," kata dia.

(Baca: Pemeriksaan Pendahuluan MKMK, Patrialis Lakukan Pelanggaran Berat)