Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua MPR: Bung Karno Saja Enggak Libur pada 1 Juni...

Kompas.com - 03/06/2016, 10:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional sebagai peringatan hari lahir Pancasila.

Menurut dia, tak tepat menjadikan 1 Juni sebagai hari libur nasional karena alasan untuk menghormati Bung Karno.

"Semestinya dalam rangka menghormati Bung Karno yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945, maka mestinya hari itu bukan hari libur, karena bahkan waktu itu Bung Karno enggak libur," ujar Hidayat, melalui keterangan pers, Kamis (2/6/2016).

"Bung Karno hari itu justru sedang menghadiri hari terakhir sidang persiapan Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan orasinya yang demikian amat sangat menggelegar," lanjut dia.

(Baca: Jokowi: 1 Juni Hari Lahir Pancasila, Diliburkan)

Hidayat lebih setuju jika pemerintah mewajibkan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila setiap tanggal 1 Juni.

Kegiatan yang dimaksud, antara lain, diskusi buku Bung Karno atau Pancasila dan lomba pidato atau menghafal UUD 1945.

"Atau apa sajalah yang betul-betul menandakan bahwa kita ingin melanjutkan tradisi yang telah dibangun oleh Bung Karno," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Hidayat menambahkan, kebijakan pemerintah ini memang menyenangkan bagi sebagian orang, terutama mereka yang membutuhkan libur.

(Baca: Penetapan 1 Juni sebagai Hari Libur Nasional Sudah Melalui Kajian Mendalam)

Namun, ia juga mengingatkan bahwa situasi saat ini tengah mengalami darurat dalam berbagai bidang.

"Pertumbuhan ekonomi yang tidak membaik, target pembangunan tidak terealisasi. Oleh sebab itu, mestinya yang dibutuhkan adalah dorongan untuk semakin bekerja keras. Itulah yang dicontohkan Bung Karno," ujar Hidayat.

"Tapi kalau kemudian libur lagi, libur lagi, lah kapan kerjanya?" lanjut dia.

Presiden Joko Widodo memutuskan tanggal 1 Juni merupakan hari lahir Pancasila.

Presiden juga memutuskan setiap tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional demi memperingati hari lahir Pancasila tersebut.

(Baa: 1 Juni Tanggal Merah, Ini Daftar Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com