Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penetapan 1 Juni sebagai Hari Libur Nasional Sudah Melalui Kajian Mendalam

Kompas.com - 01/06/2016, 14:03 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Keputusan Presiden menetapkan hari lahir Pancasila, 1 Juni, sebagai hari libur nasional telah melalui pertimbangan yang matang.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo, di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Rabu (1/6/2016).

"Ini sebuah perjalanan panjang yang sudah melalui pertimbangan, kajian mendalam," ujar Jokowi.

"Intinya adalah karena Pancasila itu sebagai ideologi negara, posisinya tertinggi dalam sebuah negara sehingga kami putuskan 1 Juni ditetapkan kemudian diliburkan, juga diperingati sebagai hari lahir Pancasila," lanjut dia.

Setelah menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, pemerintah akan tetap berupaya 'membumikan' Pancasila.

Jokowi mengatakan, MPR akan merumuskan formula sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang tepat kepada masyarakat.

"MPR akan merumuskan lagi cara-cara yang cepat agar kita bisa mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara kita," ujar Jokowi.

Presiden Joko Widodo memutuskan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila.

"Maka dengan mengucap syukur kepad Allah dan bismillah, dengan Keputusan Presiden tanggal 1 Juni ditetapkan, diliburkan dan diperingati sebagai hari lahir Pancasila," ujar Jokowi dalam pidato peringatan pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung Merdeka, Bandung, hari ini.

Pidato Jokowi tersebut mendapatkan tepuk tangan meriah dari tamu undangan yang hadir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com