Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romahurmuziy Datangi Kediaman Suryadharma Ali untuk Bicarakan Islah

Kompas.com - 16/03/2016, 20:08 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mendatangi kediaman Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di Jalan Jaya Mandala VII, Jakarta Selatan, Rabu (16/3/2016) malam.

Menurut Rohamurmuziy atau Romi, kedatangannya tersebut untuk melakukan pertemuan islah terkait proses islah guna mengakhiri konflik internal partai. Pertemuan ini merupakan kali kedua diadakan.

Pertemuan pertama sebelumnya digelar di kawasan Widya Chandra.

"Kami untuk kali kedua melakukan pertemuan agar proses islah ada progres," ujar Romi melalui pesan singkat kepada wartawan yang mengaku saat ini tengah berada di kediaman SDA, Rabu (16/3/2016) malam.

(Baca: PPP Kubu Djan Faridz Gugat Jokowi Rp 1 Triliun)

Menurut Romi, dirinya sudah mengundang Tim Suryadharma Ali dan Djan Faridz untuk bertemu di kawasan Widya Chandra, Selasa (15/3/2016). Namun, keduanya tidak ada yg datang.

"Maka kami untuk kali kedua mengundang, atas kesepakatan dengan Ibu Wardatul Asriah, istri SDA, diadakan di rumahnya," ujar Romi.

Dalam pertemuan itu, Suryadharma tidak hadir karena masih menjalani proses penahanan akibat kasus dugaan korupsi dana haji. Namun, ada perwakilan dari kubu Suryadharma sebagai perwakilannya.

Sebelumnya diberitakan, islah PPP belum menemui titik terang lantaran kubu Djan Faridz dengan kubu Romi masih terus bertikai kendati pemerintah telah mengesahkan kepengurusan PPP muktamar Bandung.

(Baca: Majelis Islah PPP Sepakati Musyawarah Internal)

Bahkan pada Selasa (15/3/2016), kubu Djan Faridz menggugat pemerintah yang dianggap tak kunjung menyelesaikan persoalan legalitas sengketa PPP. Gugatan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ketua tim kuasa hukum PPP Humphrey R Djemat mengatakan, gugatan tersebut khususnya dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tergugat I, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai tergugat II, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly sebagai tergugat III.

Dalam tuntutannya, PPP meminta keputusan Menkumham tentang pengesahan kembali kepengurusan muktamar Bandung dibatalkan dan mengesahkan kepengurusan hasil muktamar Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Nasional
Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com