ICW Sodorkan Temuan 10 Calon Bermasalah kepada Pansel KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemui Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK), di Gedung Setneg, Jakarta, Jumat (21/8/2015) malam. Dalam kesempatan itu, ICW meminta Pansel KPK tidak meloloskan 10 calon bermasalah dari 19 calon pimpinan KPK.

"Kita dapat banyak info, kesaksian, dan bukti-bukti dokumen. Sepuluh orang ini tidak layak jadi pimpinan KPK," kata Ketua Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri, seusai menemui Pansel KPK.

Febri menjelaskan, ICW telah melakukan pelacakan rekam jejak terhadap 19 calon pimpinan KPK sejak Pansel KPK mengumumkan nama-nama calon pimpinan KPK yang lolos seleksi tahap ketiga. Pelacakan dilakukan mulai 12-21 Agustus 2015.

Pelacakan rekam jejak itu difokuskan pada integritas, kualitas, dan administrasi calon bersangkutan. Hasilnya, 10 calon pimpinan KPK dinilai memiliki catatan negatif dengan kategori sedang dan berat.

"Ada calon yang dari kalangan profesional, ada yang dari institusi, pejabat negara," ujarnya.

Adapun jenis temuan negatif dari 10 calon pimpinan KPK itu adalah pernah mendorong bawahan menyalahgunakan wewenang disertai imbalan, memiliki bisnis bermasalah dengan HAM, pajak dan lingkungan, diduga memiliki ketertarikan politik, penyelewengan pengusutan kasus pidana, ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi bermasalah, dan memiliki masalah pajak kendaraan pribadi.

Selain itu, ada juga calon pimpinan KPK yang menurut ICW pernah memberikan hukuman ringan pada terdakwa kasus korupsi, berkinerja buruk dalam pengusutan kasus korupsi, dan diragukan keberaniannya memberantas korupsi.

"Pansel ikut bertanya kritis mengenai temuan yang kami sampaikan, kami berharap pansel mempertimbangkan hasil tracking kami," ungkapnya.

Kedatangan ICW diterima oleh 5 Ketua Pansel KPK Destry Damayanti beserta empat anggotanya. Ia mengapresiasi inisiatif ICW sebagai bahan pertimbangan pansel untuk menilai calon pimpinan KPK yang akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo.

"Sebagai second opinion. Kita akan verifikasi sendiri dengan tim kumham (untuk) memastikan," ucap Destry.