Dilema Grasi Antasari...

Salah satu pertimbangan yang diungkapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly adalah bahwa grasi merupakan hak konstitusional Presiden yang mutlak tanpa dapat dibatasi peraturan perundangan.

"Sebenarnya, hak konstitusional itu lebih tinggi daripada undang-undang," ujar Yasonna saat dihubungi wartawan, Sabtu (18/7/2015) sore.

Undang-undang yang dimaksud, yakni Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Dalam pasal itu tertera kalimat bahwa permohonan grasi diajukan paling lama satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sementara, diketahui putusan dengan kekuatan hukum tetap perkara Antasari telah keluar sejak 2012 lalu. Artinya, jika merujuk dengan pasal dan UU tersebut, permohonan grasi Antasari yang baru diajukan 2015 ini sudah kedaluwarsa.

Lantas, pada pertimbangan yang mana Presiden berpijak? Yasonna sendiri mengaku, belum mengetahui arah kemauan Presiden. Apa Presiden juga akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)? Yasonna pun memastikan tidak.

Yasonna berpendapat, mungkin sebaiknya UU tersebut yang harus direvisi. "Tapi ya kita lihat saja arahan Presiden nanti lah," ujar Yasonna.

Yang jelas, Yasonna mengatakan, salah satu pertimbangan yang mesti dipikirkan Presiden adalah soal kemanusiaan. "Rekomendasi saya itu (alasan kemanusiaan)," ujar Yasonna singkat.