Busyro: Apakah Hakim Praperadilan Berwenang Menilai Bobot Alat Bukti?

"Yang juga perlu dievaluasi, apakah benar dari asas hukum acara jika hakim praperadilan yang hanya seorang itu menilai bobot dua alat bukti untuk aparat penegak hukum menentukan tersangka," kata Busyro melalui pesan singkat, Kamis (14/5/2015).

Menurut dia, sedianya proses pengujian bobot alat bukti penetapan tersangka merupakan wilayah hukum materiil yang menjadi wewenang hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Busyro juga menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang memasukkan penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan perlu diuji lebih jauh.

Terlebih lagi, lanjut dia, putusan MK ini diwarnai dissenting opinion atau pendapat berbeda tiga hakim.

"Alasan putusan MK tentang hal ini pun perlu diiuji secara akademik oleh pakar-pakar dan praktisi yang terjamin integritas keilmuannya, apalagi ada tiga yang dissenting opinion," ujar Busyro.

Kendati demikian, ia sepakat jika KPK harus berbenah diri. Namun, kata Busyro, bukan hanya KPK yang perlu melakukan evaluasi. Baik kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, hingga Mahkamah Konstitusi dinilainya perlu juga melakukan evaluasi.

"Evaluasi tidak efektif jika tidak sistemik, simultan oleh tiga aparat penegak hukum, bahkan juga Mahkamah Agung, yang mendesak sekali untuk evaluasi ke dalam dan seluruh hakim, juga MK," ujar Busyro.

Mengenai prosedur penetapan tersangka, Busyro yakin KPK selalu merujuk pada ada tidaknya dua alat bukti permulaan yang cukup. Hal ini terbukti dari banyaknya tersangka KPK yang divonis bersalah dalam pengadilan.

"Ada sekitar 460 tersangka dari KPK yang diajukan ke pengadilan tindak pidana korupsi yang semuanya dihukum hakim. Ini fakta bahwa 100 persen bukti akurasi dan prudensialitas KPK. SOP (standar operasional prosedur) di KPK taat asas dua alat bukti permulaan untuk menentukan seseorang sebagai tersangka," ucap dia.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin atas penetapannya sebagai tersangka.

Hakim tunggal Yuningtyas Upiek Kartikawati memutuskan bahwa penetapan Ilham sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sah.

Adapun hal yang melatarbelakangi dikabulkannya gugatan Ilham karena KPK tidak menyerahkan dokumen asli dari bukti-bukti persidangan. Ini merupakan kedua kalinya bagi KPK kalah dalam praperadilan.