Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/02/2015, 10:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com
- Desakan publik agar Presiden Joko Widodo segera mengambil keputusan terkait pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengambil langkah penyelesaian konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI, terus bergulir. Tak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri dan dunia maya.

Hiruk pikuk yang berjalan hampir sebulan ini dianggap sangat menguras energi seluruh elemen bangsa. Jokowi diingatkan bahwa masih banyak urusan lain yang harus menjadi perhatian.

"Sesuatu yg simple ga usah dibikin ruwet pak @jokowi_do2 tugas lain msh banyak yg numpuk #SaveKPK #Polri," demikian tulis akun Twitter @hadian_k, Senin (9/2/2015) pagi.

Presiden Jokowi berjanji akan menyampaikan keputusannya pada pekan ini. Sebelumnya, ia beralasan, masih menunggu putusan PN Jakarta Selatan terkait gugatan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan terhadap penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. Lamanya pengambilan keputusan oleh Jokowi pun dipertanyakan.

"Pak Presiden, apa yg Bpk tunggu? Rakyat nyaris tak sabar mnunggu Bpk segera menyelamatkan KPK dan POLRI, menegaskan komitmen mlawan korupsi," demikian A. Mustofa Bisri melalui akunnya @gusmugusmu.

Sementara itu, dari Melbourne, warga negara Indonesia yang tergabung dalam Komunitas Peduli Indonesia juga menyatakan keprihatinannya atas kondisi yang terjadi di Tanah Air. Sebagai wujud keprihatinan, mereka menggelar aksi di Federation Square, Melbourne, Sabtu (7/2/2015) lalu. Dalam aksinya, mereka meminta Presiden Jokowi segera mengambil sikap. Sejumlah aspirasi disuarakan melalui poster-poster bertuliskan "Save KPK-Polri", "Bersihkan Polri", dan "Wake Up Jokowi".

"Kami mendukung Presiden Joko Widodo untuk menghentikan segala upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dan untuk menguatkan KPK dalam pemberantasan korupsi," demikian perwakilan Komunitas Peduli Indonesia, Sri Wiyanti, dalam rilis yang diterima Kompas.com.

Mereka juga mendukung Jokowi untuk mewujudkan kepemimpinan Polri yang bersih dari praktik korupsi dan mewujudkan platform dan peta jalan (road map) yang jelas untuk menjadikan Polri sebagai garda terdepan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Kami juga mendukung masyarakat sipil untuk terus menerus mengawasi proses demokratisasi melalui aksi kolektif mengawal pemberantasan korupsi," kata Sri Wiyanti.

Sebelumnya, di sejumlah daerah di Tanah Air, aksi-aksi menuntut Presiden Jokowi segera mencari solusi penyelesaian konflik KPK-Polri juga marak digelar. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com