JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tidak mempersoalkan jika pemilihan jaksa agung oleh Presiden Joko Widodo dilakukan lebih lama. Yang penting, sosok jaksa agung bisa membawa perubahan bagi penegakan hukum Indonesia.
"Internal apa eksternal, parpol atau bukan, asal 'sapunya' bersih enggak apa-apa lebih lambat," ujar dia di Kompleks Parlemen, Rabu (4/11/2014).
Fahri menyimulasikan alur proses hukum di Indonesia. Terdapat 400.000 polisi di tataran bawah. Tidak semua kasus yang dibawa polisi ke kejaksaan murni kasus hukum. Banyak juga kasus yang tak layak, misalnya rekayasa, kriminalisasi, dan lain-lain.
"Dalam sangkaannya, bisa jadi polisi bawa sampah ke kejaksaan. Tapi, kalau jaksa sudah beres, dia akan 'menyapu', menolak sampah-sampah itu sehingga sampah tidak masuk ke ruang persidangan," lanjut Fahri.
Diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno mengisyaratkan nama jaksa agung akan diumumkan segera oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Tedjo, Jokowi mempertimbangkan beberapa faktor dalam menyeleksi jaksa agung, antara lain, strategi penegakan hukumnya, kecerdasan dalam melaksanakan penegakan hukum, ketegasan, serta independensi.
Tedjo juga menyampaikan bahwa kandidat calon jaksa agung sudah mengerucut. Ada tiga hingga empat nama yang dipertimbangkan Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.