Sekjen PPP: Pilkada Langsung kalau Pendapatan Per Kapita Rp 4 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy menilai, masyarakat Indonesia saat ini memang belum siap untuk menggelar pemilihan kepala daerah secara langsung.

"Masyarakat baru siap nanti setelah pendapatannya di atas Rp 4 juta, di mana sudah tidak terbuai sogokan Rp 20.000, Rp 50.000," ujar pria yang akrab dipanggil Romy itu kepada wartawan di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).

Menurut Romy, pemilihan secara langsung menyebabkan ongkos politik membengkak karena kandidat harus mengeluarkan uang untuk melakukan kampanye. Hal itu meningkatkan potensi sang kandidat untuk korupsi agar uang yang dikeluarkan untuk kampanye bisa kembali.

"Bahkan, sejak 2005, sudah ada 290 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, sedangkan sebelumnya hanya ada sedikit kasus," ujar dia.

Atas alasan itulah, lanjut Romy, PPP tetap akan konsisten mendukung Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mengatur pemilihan wali kota dan bupati dilakukan oleh DPRD tidak lagi secara langsung oleh masyarakat.

"PPP sebagai partai pertama yang mendukung pilkada langsung akan konsisten," kata Romy.

Usulan agar pemilihan kepala daerah melalui DPRD di dalam RUU Pilkada menuai polemik di masyarakat. Rancangan Undang-Undang tersebut diajukan oleh pemerintah dan rencananya akan disahkan September 2014 ini.