Dorong Pilkada oleh DPRD, Koalisi Merah Putih Disebut Ingin Bagi-bagi Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, menilai, alasan utama perubahan sikap parpol Koalisi Merah Putih terkait mekanisme pemilihan kepala daerah hanyalah keinginan untuk membagi kekuasaan di daerah. Pasalnya, pada tahun 2015, setidaknya ada 214 pemilihan kepala daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati.

"Motifnya bagi-bagi jabatan. Kalau seandainya koalisi (Koalisi Merah Putih) ini solid, maka kemudian mereka tinggal bagi-bagi jabatan saja," kata Refly di Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Namun, menurut Refly, bukan hanya hak masyarakat yang hilang, melainkan kekuasaan DPRD juga terancam hilang jika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Pasalnya, ia menduga, ada upaya yang dilakukan elite parpol di tingkat pusat untuk mengintervensi pelaksanaan pilkada itu.

Ia menjelaskan, bentuk intervensi tersebut bisa terjadi saat penentuan calon kepala daerah yang akan bertarung. Elite parpol di tingkat daerah tak akan memiliki legitimasi yang kuat untuk menolak perintah dari pusat.

"Kalau seandainya (elite daerah) mbalelo atau bandel, mereka bisa dipecat atau di-recall sewaktu-waktu. Karena itu, menurut saya, DPRD tidak akan bisa melawan kehendak pusat," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Departemen Politik DPP PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengatakan, usulan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD justru akan merugikan partai menengah dan partai kecil, seperti PPP, PAN, dan PKS. Alasannya, mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD hanya berpihak pada partai yang menduduki posisi dua besar pada Pemilu Legislatif 2014.

Hasanuddin menjelaskan, di hampir semua daerah di Indonesia, suara terbesar diperoleh oleh PDI-P dan Partai Golkar. Oleh karena itu, sangat lumrah jika pilkada melalui DPRD akan menguntungkan dua partai itu karena memiliki jumlah kursi yang lebih banyak di parlemen.

"Kalau mau untung-untungan, PDI-P bisa saling berbagi untung dengan Golkar, berkoalisi di daerah, dan tinggal tambahin partai kecil. Akan tetapi, kita berbicara demokrasi, bukan soal untung-untungan," kata Hasanuddin.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Namun, kini semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, berubah sikap dan menginginkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.