Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tengah Berada di Luar Negeri, Fahri Hamzah Tak Penuhi Panggilan BK DPR

Kompas.com - 09/09/2014, 17:24 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - 
Anggota DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah tak memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) DPR untuk sidang dugaan pelanggaran kode etik, Selasa (9/9/2014). Fahri dilaporkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta karena pernyataannya yang menyebut LBH Jakarta menerima dana dari Joko Widodo untuk menyerang calon presiden Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden lalu.

"Kami sudah undang keduanya (LBH dan Fahri). Beliau (Fahri Hamzah) tidak datang. Sedang berada di luar negeri," kata Ketua BK Trimedya Panjaitan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Dalam sidang yang berlangsung tertutup, BK DPR RI meminta keterangan LBH Jakarta terkait dugaan fitnah yang dilakukan oleh Fahri Hamzah. Menurut Trimedya, LBH Jakarta menilai pernyataan Fahri Hamzah bahwa LBH Jakarta telah menerima dana dari Joko Widodo untuk menyerang calon presiden Prabowo Subianto selama pilpres adalah tidak benar. 

LBH Jakarta menjelaskan, dana hibah tahun 2013 yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jakarta merupakan dana hibah tahunan yang telah mereka terima sejak zaman Fauzi Bowo menjadi gubernur. Dana tersebut diterima melalui proses pengajuan proposal setiap tahunnya layaknya organisasi lain. Dana sejumlah Rp300 juta tersebut, jelas mereka, juga telah dipertanggungjawabkan pada Oktober 2013 dan telah melalui proses audit. Tahun 2014, saat pilpres berlangsung, LBH Jakarta justru tidak mengajukan proposal dan menerima dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta.

"Soal dianggap itu untuk menghajar Prabowo dengan isu HAM, lembaga mereka memang concern dengan pelanggaran HAM," ujar Trimedya.

Dalam keterangannya, lanjut Trimedya, LBH Jakarta mengaku mengkritisi pasangan Jokowi-JK.

"Mereka minta pak Fahri meminta maaf secara terbuka. Mungkin Fahri dan tim sukses Prabowo-Hatta dapat masukan keliru, apakah tidak diperhatikan dulu tahunnya, itu 2013 bukan 2014," kata dia.

Selanjutnya, BK akan memanggil kembali kedua pihak dalam minggu depan untuk meminta keterangan Fahri Hamzah dan berupaya memediasi keduanya untuk mencari solusi yang terbaik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com