Keluarga Korban HAM 1998 Kecewa Materi HAM Tidak Masuk dalam Debat Capres

JAKARTA, KOMPAS.com — Ruyati Darwin, ibu dari Eten Karyana, merupakan salah satu korban peristiwa Mei 1998 yang menyayangkan Komisi Pemilihan Umum tidak memasukkan isu hak asasi manusia (HAM) sebagai materi debat calon presiden dan wakil presiden.

Padahal, kata Ruyati, beberapa lembaga swadaya masyarakat dan keluarga korban pelanggaran HAM telah mengajukan rekomendasi kepada KPU untuk menghadirkan tema tersebut beberapa waktu lalu.

"Tahun ini saya kaget dan kecewa, kenapa materi HAM tidak ada di debat capres-cawapres. Sangat disayangkan karena HAM harus kita junjung tinggi," ujar Ruyati di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (9/6/2014).

Ruyati mengatakan, hingga kini para korban menunggu dalam ketidakpastian mengenai penindakan pelanggaran HAM yang terjadi saat runtuhnya rezim Orde Baru. Selama delapan tahun, lanjutnya, para keluarga korban memperjuangkan peradilan HAM di depan Istana Negara.

Bahkan, Ruyati mengaku telah mengirimkan surat kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk menuntut keadilan para korban, tetapi tidak kunjung ada tanggapan. Oleh karena itu, ia berharap siapa pun presiden yang terpilih kelak dapat menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang tidak pernah ditangani secara hukum karena tidak adanya pengadilan HAM ad hoc.

"Kami harap capres agar tuntaskan kasus HAM yang terjadi karena kami sebagai rakyat perlu perlindungan dan penjagaan dari semua pihak," kata Ruyati.

Ruyati pun mendesak Ombudsman agar menindaklanjuti laporan beberapa lembaga swadaya masyarakat dan keluarga para korban pelanggaran HAM yang tergabung dalam Koalisi Melawan Lupa. Ia ingin Ombudsman meminta KPU menjelaskan alasannya tidak kunjung mengabulkan rekomendasi koalisi tersebut.

"Kami harap Ombudsman beri tekanan untuk KPU memberikan ruang isu HAM untuk debat capres. Kalau tidak ada, kami para korban akan dikemanakan?" ujarnya.