Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Dalami Kejanggalan Penganggaran PON Riau

Kompas.com - 02/09/2013, 22:16 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kejanggalan dalam penganggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) 2013 terkait penyidikan kasus dugaan suap pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang pembangunan venue lapangan tembak PON XVII yang melibatkan Gubernur Riau Rusli Zainal. KPK menemukan peningkatan biaya-biaya PON yang dianggap tidak wajar. 

"Peningkatan biaya-biaya yang muncul dalam pendanaan PON, itu kan harus minta konfirmasi dari anggota DPR karena di situ yang berperan aktif tersangka," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Senin (2/6/2013).

Untuk mengonfirmasi peningkatan anggaran PON tersebut, menurut Bambang, KPK memeriksa sejumlah anggota Komisi X DPR, termasuk Angelina Sondakh alias Angie. Hari ini, KPK memeriksa Angie sebagai saksi bagi Rusli terkait kasus PON Riau.

"Itu sebabnya dipanggil orang-orang yang menjadi bagian dari komisi yang berkaitan dengan bidang olahraga," ungkapnya.

Meskipun demikian, menurut Bambang, KPK belum mengusut keterlibatan anggota dewan dalam kasus dugaan korupsi PON Riau ini. Bambang mengatakan, pihaknya masih fokus menyelesaikan berkas pemeriksaan Rusli. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya penelusuran baru jika memang dalam proses persidangan Rusli nantinya terungkap fakta mengenai keterlibatan anggota DPR, khususnya terkait penganggaran PON.

"Jadi, kami (fokus) pada RZ (Rusli Zainal) tersangka dulu. Kami belum memutuskan apa pun selain konsen (konsentrasi) di situ, tapi mudah-mudahan kalau dalam persidangan ada info yang bisa dipakai untuk mengembangkan kasus ini, maka akan dilakukan kajian untuk itu," ujarnya.

Terkait penyidikan kasus Rusli, sebelumnya KPK memeriksa anggota DPR Setya Novanto dan Kahar Muzakir. Menurut Bambang, pemeriksaan kedua anggota DPR ini pun bertujuan mengonfirmasi informasi yang diberikan saksi-saksi sebelumnya. "Sehingga bisa jelas nanti unsur-unsur yang akan dirumuskan dalam dakwaan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com