Pidana Denda Tak Efektif Jerat Korporasi Korup

“Dalam perkara korupsi, penjatuhan pidana denda bagi korporasi tidak efektif. Sanksi pidana denda hanya menjadi macan kertas saja,” ujar Hakim Agung Surya Jaya dalam diskusi bertajuk "Pertanggungjawaban dan Pemidanaan Korporasi dalam Perkara Tipikor" di Gedung Mahkamah Agung (MA), Selasa (30/7/2013).

Ia mengatakan, korporasi dapat lari dari tanggung jawab vonis denda. Pasalnya, kata dia, tidak jelas siapa pengurus korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. “Kalaupun akan dibayar dendanya, kita (negara) dapat menagihnya ke siapa?” tambahnya.

Dia menilai, sanksi yang paling efektif dikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi adalah perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, bahkan hingga penutupan seluruh atau sebagian perusahaan. "(Sanksi) yang paling tepat adalah asset recovery (pengembalian aset)."

Pidana denda dapat diperberat satu pertiga serta tindakan tata tertib, misalnya perampasan keuntungan dan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan. Hal itu diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 47 UU Lingkungan (UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup),” tegas Yusuf.

Dia menambahkan, untuk mendorong agar sanksi pidana denda dan pembayaran uang pengganti dapat berjalan efektif, penyidik harus melakukan penyitaan aset atau kekayaan korporasi. “Tujuannya agar aset itu tidak sempat dialihkan dan untuk menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran denda dan pengembalian kerugian keuangan negara,” imbuhnya.