Pemuda Muhammadiyah: KPK Dirusak, Salah Satunya Lewat Hak Angket DPR

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, usulan hak angket yang digulirkan sejumlah anggota DPR merupakan tindakan politisasi dan tekanan DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kondisi KPK saat ini sangat suram, diserang dan dirusak dari dalam dan luar. Salah satunya melalui hak angket ini,” kata Dahnil dalam pesan singkat, Jumat (28/4/2017).

Ia lantas mengibaratkan, perjuangan melawan korupsi yang dilakukan KPK saat ini seperti pertarungan Nabi Musa melawan Firaun.

(baca: Angket Politik DPR)

Dimana para koruptor yang digawangi oknum politisi merasa sangat berkuasa dan dapat melakukan apapun tanpa peduli dengan hukum yang berlaku.

“Hanya kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa yang bisa membuat KPK percaya, terus bisa dan berani melawan praktik korupsi yang sistematis, terstruktur dan masif tersebut,” ujarnya.

Menurut dia, bila anggota DPR tak ingin dipandang mengganggu agenda pemberantasan korupsi, hak angket serupa seharusnya juga dapat dilayangkan kepada Polri dalam menangani kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

(baca: Hak Angket, Mengawasi atau Mengancam KPK?)

Pasalnya, sejak kasus penyerangan ini terjadi beberapa waktu lalu, pelaku dan auktor intelektualis di balik penyerangan itu belum juga ditangkap.

“Artinya ada sesuatu yang tidak beres dalam penanganan kasus penyerangan Novel. Tapi kan mereka tidak lakukan bahkan cenderung tidak peduli,” ujarnya.

Usulan hak angket yang ditujukan Komisi III DPR kepada KPK terkait rekaman pemeriksaan anggota DPR Fraksi Hanura Miryam akan dibawa ke Paripurna untuk dimintai persetujuan ihwal kelanjutannya.

Pada Rapat Paripurna yang berlangsung hari ini, Komisi III selaku pengusul akan meminta persetujuan kepada DPR apakah usulan tersebut bisa dilanjutkan hingga ke pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau justru dibatalkan.

Sejauh ini, ada 25 anggota DPR dari 8 fraksi yang menandatangani usulan hak angket tersebut. Dua fraksi yang tidak menandatangani ialah Fraksi Demokrat dan PKS.