Istana Sebut Persebaran TNI Tak Rata akibat Warisan Pemerintah Lama

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan, tidak meratanya penyebaran pasukan TNI saat ini disebabkan oleh warisan pemerintahan terdahulu.

"Sebenarnya kan yang terjadi saat ini adalah warisan konsep pemerintahan terdahulu," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Oleh karena itulah, lanjut Johan, pemerintah tengah mengupayakan agar pasukan TNI tidak lagi menumpuk di Jawa, tetapi bisa menyebar hingga ke daerah dan pulau terluar di Indonesia.

Hal ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis siang tadi.

"Saya selintas melihat paparan Wiranto (Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) ternyata ada kaitan dengan titik-titik peninggalan zaman Belanda," kata Johan.

Menurut Johan, dalam ratas itu, Wiranto dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sudah memaparkan konsep agar nantinya pasukan TNI bisa merata di seluruh daerah.

Hal ini juga sesuai dengan konsep pemerintahan Jokowi yang membangun Indonesia dari pinggiran.

"Mulainya bagaimana saya enggak tahu, tetapi (sebaran pasukan TNI) akan merata," ucap Johan.

Saat membuka ratas, Presiden Jokowi mengatakan bahwa penataan gelar pasukan TNI merupakan keharusan untuk membangun postur pertahanan negara yang kuat dan kokoh, untuk mengatasi semua ancaman terhadap kedaulatan negara.

(Baca: Jokowi Ingatkan TNI, Indonesia Tak Lagi Jawa-sentris)

Namun, penempatan gelar pasukan TNI di titik paling utara sebelah timur, di titik utara sebelah barat, di titik selatan bagian timur, dan di titik selatan bagian barat masih kurang. 

"Untuk itu, saya meminta agar pasukan TNI juga memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional kita yang tidak lagi bersifat Jawa-sentris, tetapi harus Indonesia-sentris," ucap Jokowi.