Panglima TNI Bantah Ditegur Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo membantah kabar bahwa dirinya mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo terkait penghentian kerja sama militer secara sepihak dengan Australia Defence Force (ADF).

Kabar tersebut sempat ditulis oleh sebuah media massa asing. Dalam artikel itu, Presiden Jokowi disebut menegur Gatot saat rapat paripurna kabinet di Istana Bogor, Rabu (4/1/2016).

"Teguran tidak ada, itu hoax, ngapain kita mikirin itu. Capek," ujar Gatot saat ditemui di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/1/2017).

(baca: Dampak Insiden di Swanborne)

Gatot menegaskan, seluruh keputusan institusional yang dia buat selalu berdasarkan pada persetujuan Presiden.

Menurut dia, keputusan penghentian kerja sama militer dengan Australia sudah diketahui oleh Presiden.

"Saya sudah katakan bahwa semua yang saya lakukan karena Presiden. Presiden itu pimpinan saya," tuturnya.

(baca: Lewat Telepon, Menhan Australia Minta Maaf kepada Menhan RI)

TNI sebelumnya mengirimkan surat kepada ADF pada 9 Desember 2016 tentang penghentian kegiatan kerja sama militer di antara kedua belah pihak.

Hal itu dipicu dengan pengalaman pelatih dari Korps Pasukan Khusus (Kopassus) yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia tersebut.

(baca: Ini Penjelasan Australia kepada Menhan soal Dugaan Hina Pancasila)

Saat mengajar, pelatih tersebut mengetahui adanya pelajaran-pelajaran yang isinya menjelek-jelekkan TNI di akademi tersebut.

Saat menghadap kepala sekolah di akademi tersebut untuk mengajukan keberatan, sang pelatih Kopassus tersebut malah menemukan tulisan lainnya yang isinya justru menghina lambang negara Indonesia, Pancasila.