Dua Tahun Memerintah, Jokowi Dianggap Mampu Jaga Stabilitas Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Maruarar Sirait menilai Presiden Joko Widodo mampu menjaga stabilitas politik negara dengan baik dalam dua tahun masa pemerintahannya.

Ia menjabarkan, kondisi perpolitikan sempat memanas pasca-pemilu presiden 2014 lalu.

Partai-partai politik yang terbagi menjadi dua kutub, yaitu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) tak lantas cair setelah presiden dan wakil presiden terpilih.

Aroma pertarungan dua koalisi tersebut masih kental pada tahun pertama pemerintahan.

"Kita harus akui aroma pertarungan politik pasca-pilpres masih sangat kuat dan jelas dimenangkan teman-teman KMP," ujar Maruarar dalam sebuah acara diskusi, Kamis (20/10/2016).

Kondisi perpolitikan pada 2015 cenderung lebih baik dan semakin membaik pada 2016. Pembahasan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kata Maruarar, juga berjalan lancar.

(Baca juga: INDEF: Dua Tahun Nawacita Jokowi, Peringkat Daya Saing Indonesia Memburuk)

Kemudian pada 2016, lanjutnya, juga merupakan penguatan politik pemerintah Jokowi-JK. Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar, dua anggota KMP, merapat ke pemerintahan.

Pemilihan kepala-kepala lembaga, seperti Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) juga berjalan lancar di parlemen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty juga diketok tanpa melalui perdebatan alot.

Apalagi, saat pengesahan UU Pengampunan Pajak, posisi ketua panitia kerja ditempati oleh Soepriyatno, anggota Fraksi Partai Gerindra yang merupakan partai oposisi.

"Itu adalah parameter-parameter yang terukur bahwa ada stabilitas dan dukungan politik yang kuat. Bahkan lawan-lawan politik juga mendukung," kata Maruarar.

(Baca juga: Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Pemberantasan Korupsi Dinilai Jauh dari Harapan)