Pemerintah Perlu Ubah Persepsi Masyarakat sebagai Ancaman bagi Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai perlu mengubah persepsi mengenai masyarakat sebagai ancaman negara.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo menjelaskan, banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia disebabkan pemerintah sering menganggap sikap kritis masyarakat merupakan ancaman bagi negara.

"Selama ini kan rakyat dianggap ancaman. Orang ngomong kritis dianggap ancaman. Padahal sikap mereka (pemerintah)-lah ancaman negara," ujar Hermawan usai diskusi 'Pergantian Kepala BIN: Reformasi Intelijen dan Kontestasi Sipil-Militer' di Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Menurut Hermawan, pemerintah perlu melihat konsep keamanan manusia dalam bentuk memberikan keselamatan dan keamanan masyarakat.

Selama ini, pemerintah salah mempersepsikan hal ini sebagai penyelamatan negara, tanpa melihat unsur masyarakat di dalamnya.

"Jadi bukan hanya menyelematkan negara, tapi memberi keselamatan dan rasa aman terhadap masyarakat di negara itu sendiri," ujar Hermawan.

Menurut Hermawan, persepsi ini harus diubah dengan adanya kemauan politik dari pemerintah. Dengan begitu, kasus pelanggaran HAM dapat diminimalisir di Indonesia.

"Asumsi bahwa hanya negara yang melakukan kebaikan dalam instrumen keamanan dalam negeri itu mesti diubah. Ya itu harus keputusan politik dari atas," ujar Hermawan.