Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Senin Depan, Pimpinan DPR Bahas Nasib Fahri Hamzah

Kompas.com - 23/04/2016, 09:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan DPR RI akan membahas pergantian Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR pada Senin (25/4/2016) pekan depan. Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, pimpinan DPR sudah menerima surat perbaikan yang diajukan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait pergantian Fahri Hamzah.

"Ya dari fraksi sudah masuk, hari Senin kita akan rapat pimpinan," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat kemarin.

Ade tidak mau menduga-duga apakah dengan adanya surat perbaikan yang diajukan fraksi PKS itu maka pergantian Fahri sebagai Wakil Ketua DPR dengan Ledia Hanifa bisa diproses. Semuanya akan tergantung kesepakatan antar pimpinan dalam rapat.

"Teman-teman nanti dikasih tahu rapim jam berapa, apa hasilnya nanti kita lihat," kata Ade.

Wakil Ketua Fraksi PKS Tifatul Sembiring sebelumnya mengatakan, proses pergantian Fahri sebagai Wakil Ketua DPR selama ini belum bisa diproses karena ada kesalahan teknis pengiriman surat oleh Fraksi PKS.

Menurut Tifatul, harusnya surat pergantian Fahri sebagai pimpinan DPR dan anggota DPR dipisah menjadi dua surat yang berbeda. Sebab, penarikan sebagai pimpinan DPR adalah wewenang partai sehingga tidak harus menunggu gugatan Fahri di pengadilan.

Sementara pergantian antar waktu sebagai anggota DPR memang harus menunggu gugatan pengadilan karena berkaitan dengan proses di Komisi Pemilihan Umum dan pemilih Fahri Hamzah di dapilnya.

Fahri selama in kukuh  bahwa langkah hukum yang dia lakukan membuat pergantiannya tidak bisa diproses, baik sebagai pimpinan atau pun anggota DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com