Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Tifatul Suruh Sabar

Kompas.com - 21/04/2016, 15:27 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tak merasa khawatir soal pemberian surat pemecatan atas dirinya yang sudah disampaikan Partai Keadilan Sejahtera kepada pimpinan DPR.

Menurut dia, surat itu tidak berlaku karena saat ini masih dalam proses sengketa antara dirinya dengan PKS.

"Ya enggak bisa itu. Ini masih dalam sengketa, kita tunggu ajalah, ini sudah mau pengadilan, dan mau ada mediasi," kata Fahri usai menghadiri diskusi kebijakan Tax Amnesty dan isu Panama Papers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/4/2016).

Secara khusus, Fahri meminta Wakil Ketua Fraksi PKS Tifatul Sembiring untuk bersabar menyikapi pemecatannya dari PKS. (baca: Jadi Pembicara di Acara PKS, Ledia Hanifa Sudah Disebut Wakil Ketua DPR)

"Ya sabarlah. Tifatul suruh sabar," kata Fahri.

Terkait pemecatan ini, Fahri menggugat tiga pihak ke pengadilan. Mereka yang digugat ialah Presiden PKS Sohibul Iman, Majelis Tahkim PKS, dan Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS. (Baca: Dipecat, Fahri Hamzah Gugat Presiden PKS, Majelis Syuro, dan BPDO)

Sebelumnya, Tifatul mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat kepada ketua DPR RI terkait pemberhentian Fahri dari seluruh jenjang kepartaian.

Surat itu dikirim setelah dilakukan revisi. Seharusnya surat pergantian Fahri sebagai pimpinan DPR dan anggota DPR dari F-PKS dipisah menjadi dua surat yang berbeda.

Sebab, penarikan atau penunjukan pimpinan DPR adalah wewenang partai sehingga tidak harus menunggu gugatan Fahri di pengadilan. (Baca: PKS Tetap Proses Penggantian Fahri Hamzah dari Jabatan Wakil Ketua DPR)

Sementara pergantian antarwaktu sebagai anggota DPR memang harus menunggu gugatan pengadilan karena berkaitan dengan proses di Komisi Pemilihan Umum dan pemilih Fahri Hamzah di dapilnya.

Dengan sudah dikirimkannya surat perbaikan ini, Tifatul berharap pimpinan DPR dapat segera memproses pergantian Fahri sebagai wakil ketua DPR dengan Ledia Hanifa.

Menurut Tifatul, saat ini sudah muncul desakan dari berbagai kalangan, khususnya aktivis perempuan, agar Ledia Hanifa dapat segera dilantik. (baca: Ledia Hanifa Tak Yakin Fahri Hamzah Bakal Pindah Partai)

"Aktivis perempuan semangat untuk mendukung, karena sudah lama sekali porsi perempuan di kursi pimpinan DPR," ujar Tifatul.

Satu-satunya perempuan yang pernah menduduki posisi wakil ketua DPR adalah Fatimah Ahmad dari Fraksi PDI. Ia menjabat selama dua tahun, dari 1997 hingga 1999.

Kompas TV PKS Persilakan Fahri untuk Bergabung Lagi?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Dianggap Prabowo Sahabat

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Dianggap Prabowo Sahabat

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com