Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyelenggara Munaslub Golkar adalah Kubu Aburizal Bakrie

Kompas.com - 10/03/2016, 18:34 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar akan diselenggarakan kubu Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie.

Hal tersebut menyusul putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung untuk mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali.

Menurut dia, kesepakatan telah dibuat pada 18 Desember 2015 lalu bahwa munas akan diselenggarakan untuk mengakhiri konflik internal partai sekaligus konsolidasi menyeluruh.

Saat itu juga disepakati bahwa kepastian mengenai pelaksana munas akan menunggu kepastian hukum. Dengan demikian, saat putusan MA keluar, pelaksana yang sah adalah hasil Munas Bali.

(Baca: Putusan MA Buyarkan Rencana Munas Golkar)

Idrus menganggap, Munas Riau dijadikan pelaksana apabila belum ada kekuatan hukum tetap.

"Pada 29 Februari lalu, memang keluar putusan MA yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang intinya adalah menyatakan Munas Bali yang sah," ujar Idrus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Idrus menambahkan, komunikasi telah dilakukan oleh kedua kubu, termasuk membuat kesepahaman bahwa kubu Bali sebagai penyelenggara munas. Namun, jika kubu Bali menjadi penyelenggara munas, maka nama musyawarah tersebut menjadi munas luar biasa (munaslub).

(Baca: Muladi: Golkar Hancur Lebur jika Munas Batal)

Kuncinya, lanjut dia, kepengurusan yang dihasilkan oleh munaslub hanya akan melanjutkan masa bakti hasil Munas Bali, yaitu sekitar tiga setengah tahun, hingga 2019.

"Saya kira, itu kesepakatan-kesepakatan yang ada sudah tinggal masalah waktu," kata Idrus.

Terkait waktu penyelenggaraan, lanjut dia, semua akan kembali pada rapat pleno DPP Partai Golkar sebagai forum yang sahih dalam penentuan.

"Saya kira, itu kepastian tentang pelaksanaan munaslub karena penyelenggaranya adalah DPP Partai Golkar Munas Bali dan masa kepengurusannya tinggal tiga setengah tahun," imbuhnya.

(Baca: Musyawarah Nasional Partai Golkar Mundur sampai Mei)

Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memastikan, Musyawarah Nasional Partai Golkar mundur dari rencana awal, yakni pertengahan April 2016. 

"Direncanakan tentatif 27 Mei 2016 atau Juli 2016 seusai hari raya Idul Fitri," kata Bambang dalam pesan singkatnya, Selasa (8/3/2016). 

Menurut dia, keputusan itu diambil saat rapat terbatas antara Ketua Umum Aburizal Bakrie dan sejumlah Ketua DPD I Partai Golkar, Senin (7/3/2016) malam. Adapun pertemuan semalam merupakan tindak lanjut atas pertemuan sebelumnya antara Aburizal dan Agung Laksono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com