Kata Fahri Hamzah, Terlalu Kecil Proyek Gedung DPR "Ditukar" APBN 2016

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menampik anggapan bahwa pemerintah dan DPR telah "berselingkuh" terkait lolosnya anggaran pembangunan gedung baru DPR.

Dia menganggap, biaya pembangunan gedung baru DPR sangat kecil nilainya apabila harus ditukar dengan meloloskan APBN 2016.

Di dalam APBN 2016, terdapat anggaran sebesar Rp 740 miliar untuk pembangunan tujuh megaproyek kompleks DPR. (Baca: Menkeu Sebut Pemerintah Tak Berhak Larang DPR Bangun Gedung Baru)

"Terlalu kecil itu. Itu kan bukan urusan pribadi, itu urusannya pemerintah. Coba dilihat gambar besarnya, jangan dilihat main kecil begitu," kata Fahri seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Dia mengaku sudah menjelaskan soal alokasi anggaran itu kepada Presiden Jokowi pada pertemuan siang tadi. (Baca: Kumpul di Istana, Ini yang Dibahas Jokowi dan Pimpinan DPR)

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan bahwa DPR tidak akan mengintervensi proses pembangunan gedung itu karena sudah menjadi kewenangan Sekretariat Jenderal DPR.

Selain itu, kata Fahri, pembangunan gedung baru itu sudah sangat dibutuhkan, terutama ruang kerja anggota Dewan.

Dia menyebutkan, saat ini sudah ada 3.500 orang staf sehingga membutuhkan ruangan yang lebih luas.

"Ada lembaga assessment yang menentukan layak atau tidak. Silakan tanya ke Sekjen, gedung DPR kita ini sudah disuntik berkali-kali dan banyak masalah yang kami khawatirkan," kata Ketua Tim Implementasi dan Reformasi Parlemen itu.

Dianggap transaksional

Pengesahan APBN 2016 sempat berlangsung alot di DPR. Gara-garanya, banyak partai yang mempersoalkan alokasi penyertaan modal negara (PMN) bagi badan usaha milik negara (BUMN) yang tak perlu.

Namun, pada sidang paripurna, semua partai akhirnya sepakat mengesahkan APBN tersebut dengan catatan PMN ditunda untuk masuk dalam APBN-P 2016.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus mengatakan, hubungan antara DPR dan pemerintah cenderung dibangun di atas relasi transaksional. Lolosnya anggaran itu membuktikan sinyalemen tersebut.

"Ini modus yang sudah sangat biasa terjadi dalam relasi DPR dengan pemerintah. Kompromi-kompromi dilakukan dengan begitu mudah untuk meloloskan anggaran yang sudah sekian lama ditolak publik," kata Lucius, Minggu (1/11/2015), seperti dikutip harian Kompas.

Sementara itu, Ketua DPD Irman Gusman protes lantaran pihaknya tak mendapat anggaran untuk membangun gedung baru dalam APBN 2016.

DPD menuding, DPR dan pemerintah telah memainkan politik transaksional sehingga DPR justru mendapat jatah pembangunan gedung baru. (Baca: DPR Akan Bangun Gedung, Ketua DPD Sebut Pemerintah Diskriminatif, Transaksional)

"Pemerintah sekarang ini diskriminatif, hanya transaksional saja. Ada tawar-menawar (dengan DPR), sementara kami memberikan pertimbangan yang lebih konstitusional," kata Irman saat dihubungi, Selasa (3/11/2015) malam.