Menkeu Sebut Pemerintah Tak Berhak Larang DPR Bangun Gedung Baru

Kompas.com - 02/11/2015, 18:37 WIB
Kawasan Gedung Parlemen di Senayan, Jakarta, Senin (27/4/2015). Rencana DPR untuk membangun gedung baru menuai pro dan kontra di masyarakat. DPR beralasan pembangunan gedung baru itu untuk mengatasi keterbatasan ruangan. Selain untuk ruang kerja, nantinya juga akan dibangun museum, pusat penelitian, dan perpustakaan. KOMPAS/HERU SRI KUMOROKawasan Gedung Parlemen di Senayan, Jakarta, Senin (27/4/2015). Rencana DPR untuk membangun gedung baru menuai pro dan kontra di masyarakat. DPR beralasan pembangunan gedung baru itu untuk mengatasi keterbatasan ruangan. Selain untuk ruang kerja, nantinya juga akan dibangun museum, pusat penelitian, dan perpustakaan.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah tidak bisa menolak alokasi anggaran pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pasalnya, DPR adalah lembaga tinggi negara yang tidak bertanggung jawab kepada presiden.

"Nah, bisa nggak lembaga tinggi negara yang dipimpin DPR bilang 'DPR kamu nggak usah belanja'. Jadi pikirin bahwa itu hak dari DPR jadi soal keputusan mereka ya ditanyakan pada mereka," kata Bambang di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Dia mengungkapkan, pemerintah memang pernah memberikan masukan agar DPR tidak membuat gedung baru. (baca: Dalam Rapat Paripurna, Tak Ada Anggota yang Protes soal 7 Proyek DPR)

Namun, Bambang mengungkapkan hal tersebut hanyalah sebuah masukan dan bukan larangan.

Bambang enggan berkomentar soal urgensi pembangunan itu karena sudah merupakan hak DPR.

"Saya tak mau berkomentar soal itu karena itu adalah hak lembaga tinggi bernama DPR," ucap dia.

Ada tujuh proyek yang akan dibangun DPR, yakni gedung baru untuk ruang kerja anggota, alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Proyek ini dianggarkan secara multiyears atau tahun jamak dan akan dikerjakan secara bertahap. Pada tahun 2016, anggaran yang disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 adalah Rp 740 miliar.

Anggaran awal itu akan diprioritaskan untuk ruang kerja anggota dan alun-alun demokrasi, yang kebutuhannya paling mendesak.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menristek: Diharapkan Akhir Tahun 2021 Vaksin Merah Putih Dapat Izin Darurat

Menristek: Diharapkan Akhir Tahun 2021 Vaksin Merah Putih Dapat Izin Darurat

Nasional
Cerita Kapolri Listyo Sigit ketika Diakui sebagai Warga NU

Cerita Kapolri Listyo Sigit ketika Diakui sebagai Warga NU

Nasional
Kejagung Periksa Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Kejagung Periksa Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
PKS Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023

PKS Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Moeldoko: Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Moeldoko: Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Indonesia Dipersepsikan Tak Konsisten dalam Pemberantasan Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Indonesia Dipersepsikan Tak Konsisten dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Dikhawatirkan, Perpres Pencegahan Ekstremisme Jadikan Rakyat Alat Kekuasaan

Dikhawatirkan, Perpres Pencegahan Ekstremisme Jadikan Rakyat Alat Kekuasaan

Nasional
Kemenkes Izinkan Semua RS Layani Pasien Covid-19, Persi: Tak Ada Izin pun Kami Sudah Layani

Kemenkes Izinkan Semua RS Layani Pasien Covid-19, Persi: Tak Ada Izin pun Kami Sudah Layani

Nasional
Dukung Kemandirian Pertahanan dan Keamanan, Kemhan Bangun Budaya Kerja Berkarakter

Dukung Kemandirian Pertahanan dan Keamanan, Kemhan Bangun Budaya Kerja Berkarakter

Nasional
Komisi II DPR Setujui 9 Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Komisi II DPR Setujui 9 Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Nasional
Satgas: Belum Ada yang Mampu Menjamin Covid-19 Hilang Seutuhnya meski Herd Immunity Tercapai

Satgas: Belum Ada yang Mampu Menjamin Covid-19 Hilang Seutuhnya meski Herd Immunity Tercapai

Nasional
Usai Bertemu Said Aqil, Kapolri Dapat Akses untuk Bersinergi dengan PBNU

Usai Bertemu Said Aqil, Kapolri Dapat Akses untuk Bersinergi dengan PBNU

Nasional
Satgas: Kekebalan Komunitas Dicapai dengan Vaksinasi, Bukan Penularan Tak Terkendali

Satgas: Kekebalan Komunitas Dicapai dengan Vaksinasi, Bukan Penularan Tak Terkendali

Nasional
Perludem Minta DPR Tak Hanya Fokus pada Satu Isu dalam RUU Pemilu

Perludem Minta DPR Tak Hanya Fokus pada Satu Isu dalam RUU Pemilu

Nasional
Bentuk Kekebalan Komunitas, Masyarakat Diminta Tak Ragu Ikut Vaksinasi Covid-19

Bentuk Kekebalan Komunitas, Masyarakat Diminta Tak Ragu Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X