Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berapa Harta Kekayaan Rizal Ramli yang Dilaporkan ke KPK?

Kompas.com - 12/10/2015, 14:55 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengaku terakhir kali menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada sekitar tahun 2005-2006. Namun, berdasarkan data LHKPN di situs acch.kpk.go.id, Rizal terakhir kali melaporkan harta kekayaan pada Mei 2001.

Menurut Rizal, dalam laporannya pada tahun 2005, total harta kekayaannya sekitar 7,3 miliar. "Tetapi karena kenaikan nilai NJOP kenaikan nilai harga tanah, total sekarang Rp 19.120.563.000," ujar Rizal di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/10/2015).

Rizal mengatakan, sebelumnya ia memiliki dua kendaraan, namun telah dijual dan diganti dengan kendaraan lain senilai Rp 370 juta. Sementara itu, harta bergerak lainnya berupa barang antik dan logam mulia yang sebelumnya berjumlah 22 buah dengan nilai Rp 34 juta, kini bertambah menjadi 42 buah dengan nilai sekitar Rp 500 juta.

Ia mengatakan, mayoritas harta benda tersebut berupa lukisan. "Kalau batu berlian dan permata sudah tidak ada karena istri saya sudah meninggal dan diwariskan kepada anak perempuan," kata Rizal.

Sementara itu, tidak ada perubahan surat berharga dan saham. Rizal mengatakan, jumlah aset yang dimilikinya memang berkurang, namun nilainya bertambah. "Dari segi nilai terjadi peningkatan karena terjadi peningkatan dari nilai NJOP," ujar dia.

Berdasarkan data yang dilansir dari situs acch.kpk.go.id, harta kekayaan yang dilaporkan Rizal terakhir kali pada Mei 2001 sebesar Rp 8.509.361.000 dan 88.110 dollar AS. Saat itu, Rizal menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada era Presiden Abdurrahman Wahid.

Harta tersebut terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp 3.707.584.000. Aset tersebut terdiri dari tiga bidang tanah dan bangunan di Kabupaten Bandung, empat bidang tanah dan bangunan di Kabupaten Bogor, serta dua bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan.

Selain itu, ada pula harta bergerak berupa alat transportasi senilai Rp 608 juta dan harta berupa logam mulia senilai Rp 216 juta.

Sementara itu, untuk harta bergerak lain berupa barang elektronik, harta Rizal senilai Rp 90 juta. Ada pula harta berupa surat berharga senilai Rp 3 miliar serta giro dan setara kas lainnya sebesar Rp 887.777.000 dan 88.110 dollar AS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com