Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Pekerja Profesional di Jakarta Inginkan Perombakan Kabinet

Kompas.com - 21/06/2015, 16:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Para pekerja profesional di kawasan Jalan Sudirman, Kuningan, dan Thamrin di Jakarta mendesak Presiden Joko Widodo segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet karena dianggap belum bekerja secara optimal. Hal ini terungkap dalam survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) yang dilakukan pada 26 Mei-3 Juni 2015.

"Sebanyak 60,4 persen pekerja menyatakan Presiden perlu melakukan reshuffle. Cuma 38,0 persen yang mengatakan tidak perlu," kata juru bicara KedaiKOPI, Hendri Satrio, dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (21/6/2015).

Desakan itu muncul akibat kebijakan pemerintahan Jokowi yang dinilai tidak tepat. Contohnya kebijakan harga bahan bakar minyak yang ditentukan berdasarkan mekanisme pasar, impor beras, kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan harga gas, penambahan utang, hingga penempatan mantan anggota tim sukses di perusahaan badan usaha milik negara.

Survei itu menunjukkan bahwa sebanyak 67,6 persen responden menilai perombakan kabinet cukup mendesak. Sebanyak 15,6 persen lainnya mengatakan sangat mendesak. Hanya 14,9 persen yang menilai reshuffle kurang mendesak.

Kalangan profesional menilai waktu satu tahun adalah waktu paling tepat untuk melakukan perubahan kabinet. Mereka menilai bahwa dalam setahun pemerintahan, dapat dilihat apakah para menteri sudah bekerja secara optimal atau tidak.

"Sebanyak 40 persen yang menilai Jokowi sebaiknya me-reshuffle setelah satu tahun pemerintahan," kata dia.

Survei ini melibatkan oleh 250 responden pekerja profesional yang bekerja di kawasan Jalan Sudirman, Thamrin, dan Rasuna Said. Pemilihan sampel dilakukan metode purposive sampling. Responden dipilih berdasarkan karakteristik tertentu, di antaranya berpenghasilan di atas Rp 5 juta, mempunyai mobil, memilih latar belakang pekerjaan di salah satu unit seperti perbankan, akuntan, memiliki jabatan sekurang-kurangnya asisten manajer. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengacara Keluarga Sebut Ada Sejumlah Kejanggalan Penanganan Kasus Afif Maulana

Pengacara Keluarga Sebut Ada Sejumlah Kejanggalan Penanganan Kasus Afif Maulana

Nasional
Karyawan Asal Kalimantan Barat Gugat UU Pilkada ke MK, Akui Mau Maju Jadi Calon Wakil Gubernur

Karyawan Asal Kalimantan Barat Gugat UU Pilkada ke MK, Akui Mau Maju Jadi Calon Wakil Gubernur

Nasional
PKB Condong Dukung Bobby Ketimbang Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut

PKB Condong Dukung Bobby Ketimbang Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut

Nasional
Rekaman CCTV di Polsek Tempat Afif Dianiaya Sudah Hilang, Anggota DPR: Siber Mabes Polri Bisa Lakukan Upaya

Rekaman CCTV di Polsek Tempat Afif Dianiaya Sudah Hilang, Anggota DPR: Siber Mabes Polri Bisa Lakukan Upaya

Nasional
PKB Klaim Sandiaga Bersedia Jajaki Pilkada Jabar 2024

PKB Klaim Sandiaga Bersedia Jajaki Pilkada Jabar 2024

Nasional
Cara Pemadanan NIK menjadi NPWP

Cara Pemadanan NIK menjadi NPWP

Nasional
LBH Padang Sebut Pernyataan Polisi Berubah-ubah soal Kasus Afif Maulana

LBH Padang Sebut Pernyataan Polisi Berubah-ubah soal Kasus Afif Maulana

Nasional
DPR Desak Polri Ungkap Kebenaran Terkait Kasus Meninggalnya Afif Maulana

DPR Desak Polri Ungkap Kebenaran Terkait Kasus Meninggalnya Afif Maulana

Nasional
PKB Beri Dukungan ke Sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah, Ada Petahana Jambi Al Haris dan Abdullah Sani

PKB Beri Dukungan ke Sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah, Ada Petahana Jambi Al Haris dan Abdullah Sani

Nasional
PKB Lirik Sandiaga Uno untuk Maju Pilkada Jabar 2024

PKB Lirik Sandiaga Uno untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Nasional
Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Nasional
Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Nasional
Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com