Dicegah, Akankah Ratu Atut Tetap Pergi Haji?

“Sampai hari ini belum ada koordinasi dari pihak Ratu Atut mengenai keberangkatan haji. Tentu kalau dia koordinasi, tergantung pimpinan KPK mengizinkan atau tidak,” kata Johan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa.

Kendati demikian, menurut Johan, selama ini belum pernah ada pihak, yang dicegah atas permintaan KPK, bisa menunaikan ibadah haji dalam masa pencegahannya.

“Belum pernah ada kasus seperti ini. Belum pernah ada orang yang dicegah kemudian ingin pergi haji. Jadinya saya tidak bisa menjawab, nanti bisa berkoordinasi dengan KPK tergantung pimpinan yang memutuskan,” ujar Johan.

Sebelumnya, Johan juga pernah mengatakan, KPK tidak melarang seseorang untuk melaksanakan ibadah haji. Namun, menurutnya, kewajiban pergi haji bagi umat Islam hanya sekali.

"Yang kedua kali, tiga kali kan tidak wajib," kata Johan.

KPK meminta Imigrasi untuk mencegah Atut bepergian ke luar negeri terhitung sejak 3 Oktober 2013. Pencegahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan penyuapan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar dalam penanganan sengketa pemilihan kepala daerah di Lebak, Banten.

Kasus ini melibatkan adik Atut yang bernama Tubagus Chaery Wardana. Atut dicegah agar dia tidak sedang berada di luar negeri jika sewaktu-waktu keterangannya diperlukan dalam proses penyidikan kasus tersebut.

Atut berencana berangkat haji pada Rabu (9/10/2013). Menurut ajudannya, Linda, Atut mempersiapkan acara zikir menjelang keberangkatan hajinya pada Senin (7/10/2013). Namun hari ini, Linda menyampaikan kepada media bahwa Atut tidak jadi naik haji. Menurutnya, besok Atut akan menjalankan aktivitasnya di kantor gubernur.