Wawan dan Kuasa Ratu Atut ...

Ternyata harapan itu sama sekali tidak benar. Aksi korupsi malahan dilakukan penjaga konstitusi, Akil Mochtar, yang berkedudukan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Rabu (2/10/2013). Hari itu, Akil dibawa ke markas KPK dengan sejumlah tersangka lain, bersama barang bukti uang miliaran rupiah. Penangkapan di rumah Akil berhubungan dengan dugaan suap sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Pada hari yang sama, selain menangkap Akil, tim KPK, antara lain, juga menahan Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan, suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Wawan ditangkap KPK bersama dengan advokat Susi Tur Andayani yang menangani perkara sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten. Akil diduga menerima uang suap Rp 1 miliar dari Wawan sebagai imbal jasa untuk kasus sengketa Pilkada Lebak.

Perkembangan kasus itu makin menarik karena tiba-tiba saja KPK mengajukan permintaan pencegahan ke luar negeri terhadap Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yang ternyata kakak Wawan. Alasan KPK mengajukan cegah terhadap Atut karena ia merupakan saksi penting dalam kasus dugaan suap terkait sengketa Pilkada Lebak.

Kasus penangkapan Wawan ini sedikit mengungkap harta dan kuasa keluarga besar Atut. Wawan yang ”hanya” suami seorang wali kota memiliki sejumlah mobil mewah dengan nilai miliaran rupiah.

Kekayaan Wawan kemungkinan besar tak bisa lepas dari kuasa keluarga Atut. Provinsi Banten terdiri empat kabupaten (Serang, Tangerang, Pandeglang, dan Lebak) serta empat kota administratif (Cilegon, Serang, Tangerang, dan Tangerang Selatan).

Di wilayah Banten tersebut, sanak keluarga Atut menguasai paling tidak lima daerah. Seperti sudah disebut, Wali Kota Tangerang Selatan dijabat adik iparnya, Airin, istri Wawan. Tubagus Haerul Jaman, adik tiri Atut, memegang jabatan Wali Kota Serang. Ratu Tatu Chasanah, adik Atut, anggota DPRD Banten, terpilih sebagai Wakil Bupati Serang. Heryani, ibu tiri Atut, menjabat Wakil Bupati Pandeglang.

Banten merupakan provinsi baru (pemekaran) setelah diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan berpisah dengan Jawa Barat sebagai provinsi mandiri pada Oktober 2000. Tujuan pembentukan provinsi baru tersebut adalah memajukan daerah untuk peningkatan kesejahteraan rakyatnya.

Dengan terungkapnya kasus Wawan, relevan untuk mengemukakan, setelah 13 tahun menjadi provinsi baru, apakah tujuan menyejahterakan rakyat itu sudah tercapai?