Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Beberkan Sumber Pendanaannya

Kompas.com - 18/07/2013, 18:02 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan membeberkan sumber dana operasional ICW. Hal ini diungkapkan sekaligus untuk menjawab tudingan beberapa pihak tentang aliran dana ilegal untuk lembaga swadaya masyarakat antikorupsi ini.

Abdullah menjelaskan, pihaknya selalu transparan menyampaikan sumber dana yang diperoleh. Semuanya, kata dia, bisa dilihat di www.antikorupsi.org, website resmi ICW, yang juga memuat informasi tentang besarnya dukungan publik untuk ICW.

Ia melanjutkan, ada sekitar 4.000 orang yang memberi bantuan berupa sumbangan dana. Pemberian sumbangan juga diatur ketat, salah satu bentuknya adalah batas atas sumbangan individu sebesar Rp 10 juta, lalu tidak menerima asupan dana dari APBN, Bank Dunia, IMF, dan lainnya.

"Kami transparan pada dana yang diperoleh, (sumbangannya) kita batasi agar tidak ada hegemoni," kata Abdullah saat dijumpai di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (18/7/2013).

Secara tegas Abdullah menyatakan, ICW sangat selektif menerima sumbangan yang masuk, khususnya dari pihak asing. Semuanya dilakukan untuk mencegah adanya kepentingan yang mengusik independensi ICW. "Kami tidak ambil sumber dana yang berpotensi konflik kepentingan. Tidak mungkin kami terima dana dari negara karena kami mengawasi negara," ujarnya.

Untuk diketahui, sumber dana ICW sempat menjadi sorotan. Makin mengemuka setelah ICW menyebarkan data 36 calon anggota legislatif yang komitmen antikorupsinya dianggap meragukan. Saat itu, ICW dituding menerima aliran dana dari pihak asing, dan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih dari Rp 400 juta untuk tutupi biaya operasionalnya. Akan tetapi, kabar itu telah dibantah oleh Ketua KPK Abraham Samad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com