Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham Samad: Fitnah, Ada Anggaran KPK untuk ICW!

Kompas.com - 08/07/2013, 13:58 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad membantah adanya anggaran yang diberikan KPK ke lembaga swadaya masyarakat (LSM) antikorupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW). Hal ini menanggapi tudingan anggota Komisi III DPR asal Fraksi Partai Golkar, Nudirman Munir. Nudirman mengungkapkan bahwa KPK memberikan anggaran kepada ICW Rp 400 juta.

"Tidak pernah ada, fitnah saja itu kalau ada yang mengatakan kami memberikan finansial atau materi kepada organisasi," ujar Abraham di Kompleks Parlemen, Senin (8/7/2013).

Abraham menjelaskan, KPK sebenarnya memberikan bantuan kepada ICW ataupun organisasi lainnya dalam bentuk edukasi dalam rangka pemberdayaan semangat antikorupsi.

"Tidak ada anggaran berbentuk materi. Itu yang bisa saya pastikan. Ini kan adanya program-pogram pemberdayaan," katanya.

Ia juga membantah tudingan yang menyebutkan KPK sengaja menggerakkan ICW dalam merilis 36 daftar caleg yang diragukan komitmen antikorupsinya. Data tersebut sempat mengundang protes anggota DPR yang kembali maju dalam pemilihan legislatif 2014. Data ICW dianggap tidak akurat dan menggunakan tolok ukur yang tidak jelas.

"Namanya KPK pasti difitnah, wajarlah, biasa kalau kami difitnah enggak apa-apa. Semakin banyak yang memfitnah, semakin banyak amal kita menunaikan bulan Ramadhan," ucapnya.

Dana Rp 400 juta

LSM ICW disebut menerima gelontoran dana Rp 400 juta dari KPK. Anggota Komisi III DPR Nudirman Munir mengatakan, dana Rp 400 juta tersebut berasal dari APBN yang dialokasikan KPK untuk kegiatan pencegahan.

"Itu diakui sendiri oleh pimpinan KPK saat rapat dengan Komisi III. Tahun 2012 dari dana Rp 40 miliar yang kami alokasikan ke KPK diberikan ke ICW sebesar Rp 400 juta," ujar Nudirman di Jakarta, Sabtu (6/7/2013).

Nudirman juga mengungkapkan kalau sumber lain pendanaan ICW berasal dari lembaga donor asing.

"Mereka mendapatkan Rp 12 miliar, di antaranya Rp 8 miliar itu dana asing, sisanya ada juga yang dari KPK," ujar politikus Partai Golkar ini.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum ICW Emerson Yuntho mengatakan bahwa dana Rp 400 juta itu merupakan dana saweran untuk pembangunan gedung baru KPK yang dikoordinasi ICW. Uang itu, kata Emerson, akan diberikan kepada KPK sebagai dana hibah melalui Kementerian Keuangan.

Dia juga menegaskan bahwa ICW tidak menerima dana dari APBN, APBD, IMF, dan Bank Dunia karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Kendati demikian, Emerson mengakui kalau salah satu sumber dana ICW berasal dari lembaga donor asing. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan menerima dana asing karena pemerintah pun melakukan hal serupa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Nasional
Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Nasional
Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Nasional
Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com