Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Ogah Campuri Urusan ICW

Kompas.com - 03/07/2013, 15:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan menanggapi pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait daftar 36 calon anggota legislatif yang komitmen antikorupsinya dianggap lemah. Hal itu dinilai sebagai urusan pribadi ICW dan caleg dalam daftar karena KPK memilih fokus menyelesaikan kasus hukum yang ditanganinya.

"Kita tidak ingin masuk ke sana, karena kita tidak ingin buat masalah semakin keruh," kata Abraham, di Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Abraham menegaskan, saat ini KPK ingin konsentrasi memberantas korupsi dan menangani perkara yang ditanganinya. Ia khawatir kasus yang ditangani KPK akan terbengkalai jika keluar terlalu jauh, termasuk ikut terlibat dalam pernyataan ICW tentang 36 caleg yang dianggak berkomitmen rendah memberantas korupsi.

Ia malah menjelaskan, bahwa tidak semua orang yang dipanggil oleh KPK merupakan koruptor. Pasalnya banyak di antara mereka yang dipanggil dengan kapasitasnya sebagai saksi untuk suatu kasus korupsi.

"Kan ada orang diperiksa dengan kapasitas sebagai saksi untuk diminta klarifikasinya, tidak semuanya pasti koruptor," ujar Abraham.

Untuk diketahui, pada akhir pekan lalu ICW mengeluarkan rilis tentang 36 caleg yang dianggap lemah komitmen antikorupsinya. Dari semua nama yang disebut, beberapa di antaranya masuk dalam daftar hitam ICW karena memberi kritik tajam pada KPK, ikut menggulirkan isu pembubaran KPK, dan pernah dipanggil oleh KPK.

Tak sedikit yang berang dengan pernyataan ICW itu. Sejumlah nama telah mengadu ke Bareskrim Mabes Polri karena merasa nama baiknya dicemarkan oleh ICW.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

    "Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

    Nasional
    Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

    Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

    Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

    Nasional
    Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

    Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

    [POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

    Nasional
    Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

    Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

    Nasional
    Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

    Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

    Nasional
    Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

    Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

    Nasional
    KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

    KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

    Nasional
    Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

    Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

    BrandzView
    Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

    Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

    Nasional
    Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

    Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

    Nasional
    Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

    Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com