DPR Resmi Bentuk Pansus untuk Selesaikan Persoalan Haji

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait ibadah haji.

Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPR RI Ke-20 Masa Persidangan V Tahun 2023-2024, Kamis (4/7/2024).

Mulanya, anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR John Kennedy Azis mengungkapkan salah satu keberatan Komisi VIII DPR RI atas penyelenggaraan haji terkait dengan kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) membagi kuota tambahan haji sebanyak 20.000 untuk jamaah haji reguler dan jemaah haji khusus.

“Tindakan yang dilakukan pemerintah tersebut dengan membagi rata kuota yang dianggap sebagai kuota tambahan itu menurut kami adalah melanggar dari kesimpulan rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama RI dan juga melanggar ketentuan haji, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019,” ujar John.

Baca juga: PAN: Pembentukan Pansus Haji Kurang Beretika, Cukup Raker

Ia mengungkapkan, mestinya kuota tambahan haji tidak dibagi ke dua program, tetapi menambah kuota haji biasa yang ditetapkan sebelumnya sebanyak 221.000. Sehingga, jumlah kuota haji menjadi 241.000.

Keputusan itu telah diambil dalam rapat Komisi VIII DPR RI dengan Kemenag pada 27 November 2023.

John menceritakan, kala itu Kemenag tidak memprotes kesimpulan rapat. Namun, dalam perjalanannya tiba-tiba mengambil kebijakan secara subjektif tanpa melibatkan para anggota dewan.

“Oleh karena itu pimpinan, apa yang diupayakan oleh Bapak Presiden untuk mengurangi daftar haji dengan tindakan yang dilakukan pemerintah yang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan DPR,” ucapnya.

“Tentu menambah antrean panjang dari pada calon jemaah haji itu,” sambung dia.

Baca juga: Bos Garuda Buka Suara soal Pesawat Haji Alami Masalah Mesin dan Putar Balik ke Bandara Solo

Selain itu, ia mengatakan, pansus mesti dibentuk karena persoalan kapasitas antara jamaah dengan tenda, makanan, maupun transportasi di Mina dan Arafah yang tak kunjung terselesaikan.

John menuturkan, di sela melakukan pengawasan ibadah haji, para anggota Timwas sempat berembug di Arab Saudi dengan Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus soal wacana pembentukan pansus.

“Kami bersepakat untuk membuat pansus, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tentang haji,” katanya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel yang menjadi pemimpin rapur menyetujui dorongan itu.

“Ya kami menyetujui untuk dibuat pansus. Ketok ya,” tuturnya.