DPR Akan Panggil Menag Yaqut, Garuda, dan Menkes Buntut Pelayanan Haji 2024 Buruk

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan memanggil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, pihak Garuda Indonesia, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait pelayanan ibadah haji 2024 yang buruk.

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, DPR akan memanggil pihak-pihak itu secepatnya.

"Pasti, dalam waktu secepatnya. Dua institusi yang akan memanggil. Pertama tentu Komisi VIII menyangkut seluruh aspek pelaksanaan haji. Kedua, komisi-komisi terkait misalnya Komisi VI menyangkut Garuda, yang jumlah pemanfaatan bisnisnya sangat besar dari jemaah haji. Ketiga, Kemenkes, yang memanggil Komisi IX," ujar Cak Imin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024).

"Dan dari selain komisi, kalau pansus terbentuk juga akan memanggil pihak pihak terkait termasuk menelusuri apakah ada jual beli visa," sambungnya.

Baca juga: Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Cak Imin menjelaskan, terkait pelanggaran dalam penentuan kuota jemaah haji juga akan didalami.

Lalu, dia juga mengusulkan agar maskapai penerbangan ibadah haji tidak hanya dimonpoli oleh Garuda Indonesia.

"Betul. Bisa jadi maskapai ini kita bebaskan supaya tidak terjadi monopoli dan pelayanan lebih kompetitif," tutur Cak Imin.

Sementara itu, Cak Imin turut menyoroti pengawasan dari Kemenag yang kurang baik.

Menurutnya, masih banyak jemaah yang berangkat haji dengan menggunakan visa palsu.

"Yang sudah ada datanya berangkat haji menggunakan visa haji tidak melalui sistem komputerisasi haji. Berarti menggunakan visa haji secara liar tidak terkoordinasi dalam sistem komputerisasi haji," imbuh Cak Imin.

Baca juga: Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Diketahui, kondisi menyedihkan jemaah haji sempat diungkap oleh anggota Tim Pengawas Haji sekaligus anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS Wisnu Wijaya Adiputra.

Wisnu membeberkan kondisi jemaah haji Indonesia di Mina, Arab Saudi, memprihatinkan. Wisnu bahkan menyebut suasana di Mina itu seperti barak pengungsian

Pasalnya, tenda yang disediakan pemerintah Arab Saudi kurang luas dan tidak sesuai dengan jumlah jemaah yang mestinya ditampung.

Walhasil, para jemaah haji itu harus istirahat di dalam tenda sambil berdesak-desakan.

Hal tersebut Wisnu sampaikan usai rombongan Tim Pengawas Haji DPR meninjau lokasi di Mina, pada Senin (17/6/2024).

"Ada yang tidur sambil duduk berhimpitan, ada yang terlelap sambil menekuk badan. Sebagian jemaah yang tidak kebagian tempat, terpaksa tidur bergelimpangan di lorong luar tenda, beralaskan apa saja yang penting bisa istirahat melepas lelah. Suasana di Mina mirip barak pengungsian sehingga para tamu Tuhan merasa tidak nyaman," ujar Wisnu dalam keterangannya, Rabu (19/6/2024).

Baca juga: Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Wisnu menjelaskan, Tim Pengawas Haji DPR dibuat kaget dan terharu menyaksikan kondisi para jemaah haji di Mina itu.

Kepada Wisnu, seorang jemaah haji kelompok terbang 49 asal Kota Bogor bernama Dedi Karyadi mengungkapkan tenda yang disediakan pemerintah Arab Saudi untuk 160 orang jemaah haji hanya berukuran 10x12 meter.

Artinya, jatah per orang di dalam tenda itu hanya 0,8 meter, yang mana ruang gerak para jemaah di dalam tenda tidak sampai 1 meter.

Terlebih, tenda itu tidak bisa menampung semua jemaah haji karena terlalu sempit.

Beberapa jemaah haji bahkan terpaksa tidur di luar tenda secara bergantian. Mereka bergantian dengan jemaah lain tiap dua jam untuk tidur di dalam tenda.